Atta Halilintar Tiba di Bareskrim Polri, Diperiksa Kasus Penipuan Investasi dan Pencucian Uang Doni Salmanan

Suara.com - Selebritas dan YouTuber Atta Halilintar memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber atau Dittipidsiber Bareskrim Polri untuk diperiksa kasus penipuan investasi dan tindak pidana pencucian uang/TPPU untuk tersangka Doni Salmanan.

Suami Aurel Hermansyah tiba di Mabes Polri bersama rombongan dan kuasa hukum, Kamis (17/3/2022) siang.

Kepada wartawan Atta mengaku siap untuk mengembalikan tas atau cluth branded pemberian Doni Salmanan pada hari ulang tahunnya pada 20 November 2021 lalu.

“Kami mau laporan,” kata Atta.

Atta juga mengaku membawa langsung tas pemberian Doni Salmanan yang belum pernah dipakai sejak diterimanya 2021 lalu. Tapi ia enggan memperlihatkan kepada awak media, dan akan diserahkan langsung kepada penyidik.

“Tas sudah dibawa langsung, belum pernah dipakai masih ada merknya juga,” ujar Atta.

Sebelumnya, YouTuber Reza Arap dan selebgram Arief Muhammad juga mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait kasus investasi trading aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan.

Ketiga selebritas tersebut pernah menerima aliran dana dari tersangka Doni Salmanan, sepert Reza Arap pernah mendapat saweran senilai Rp1 miliar. Sedangkan Arief Muhammad menerima Rp4 miliar hasil jual beli mobil Porsche miliknya.

Sehari sebelumnya, Rabu (16/3), penyanyi Rizky Febian juga diperiksa terkait aliran dana Doni Salmanan. Rizky menerima Rp400 juta hasil lelang minuman yang dibeli oleh crazy rich Bandung tersebut.

Baca Juga: Tiba di Bareskrim dan Kembalikan Tas Pemberian Doni Salmanan, Atta Halilintar: Belum Pernah Dipakai

Dalam perkara ini, Doni Salmanan dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun penjara. Selain itu, Pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. (Antara)