Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2022 pada Senin (21/3/2022). Surat edaran itu sebelumnya melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian ke luar negeri pada pandemi Covid-19.
Kekinian Tjahjo mengeluarkan SE 10 tahun 2022 berdasarkan hasil pertimbangan situasi persebaran Covid-19, hasil evaluasi terhadap kebijakan PPKM dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
Dengan begitu, Tjahjo mengeluarkan aturan anyar dengan maksud membuat penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi ASN.
Meski adanya pelonggaran, para ASN yang bepergian ke luar negeri tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan protokol perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di Indonesia.
Surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan. Per Minggu (20/3/2022) kasus Covid-19 bertambah 5.922 orang. Kasus aktif yang dilaporkan juga menurun sebanyak 10.046 orang menjadi 219.688 orang.
WHO Sebut Pandemi Belum Berakhir
Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pandemi belum berakhir. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara WHO Margaret Harris berdasarkan melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di sejumlah negara.
"Kami memiliki banyak informasi yang salah di luar sana. Informasi yang salah bahwa Omicron ringan. Informasi yang salah bahwa pandemi telah berakhir," kata Maria, Minggu (20/3/2022).
Baca Juga: Dinilai Sukses Tangani Pandemi Covid-19, Relawan Bandung Raya Tegak Lurus 2024 Ikut Jokowi
Adapun kenaikan jumlah kasus Covid-19 sempat terjadi di Korea Selatan, China dan Israel. Menurut Maria, peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh adanya penyebaran Omicron, subvarian BA.2 serta pencabutan aturan Covid-19 di sejumlah negara.
Berita Terkait
-
Harapan Jogja Ubah Status Pandemi Jadi Endemi, Begini Kata Dinkes
-
Status Pandemi ke Endemi COVID-19 Harus Dilihat dari Positivity Rate, IDI Lampung Sarankan Hal Ini
-
Dinilai Sukses Tangani Pandemi Covid-19, Relawan Bandung Raya Tegak Lurus 2024 Ikut Jokowi
-
Tema Dedaunan ala Alam Terbuka Jadi Tren Pesta Pernikahan Selama Pandemi Covid-19
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?