Suara.com - Aksi Rara Isti Wulandari yang mendunia setelah beraksi menjadi pawang hujan di ajang MotoGP Mandalika Minggu (20/3/2022) kemarin juga ramai-ramai disorot oleh pimpinan hingga anggota DPR di Komisi VII.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar turut menanggapi kehadiran pawang hujan tersebut menjadi salah satu dari keunikan MotoGP Mandalika yang ada di Indonesia. Keunikan itu lanjut Ace tidak ada di negara lain yang juga menyelenggarakan MotoGP.
"Tentu bagi sebagian pihak, ada yang tidak percaya dengan pawang hujan. Namun, faktanya praktik seperti ini dinilai mampu memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat lain," kata Ace kepada wartawan, Senin (21/3/2022).
Ace menganggap, bagi pihak yang tidak percaya pawang hukan pasti akan mempertanyakan hal seperti ini karena dinilai irrasional. Tetapi sebaliknya ada pihak yang juatru menilainya sebagai sesuatu yang sifatnya metafisik.
"Sebagai ikhtiar, tentu harus kami hormati. Ini bagian dari cara kearifan lokal khas Indonesia," ujar Ace.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengkritisi penggunaan pawang hujan dalam ajang internasional MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Menurut dia penggunaan pawang hujan tersebut menggelikan di tengah gembar-gembor pemerintah akan kecanggihan teknologi. Mulai dari industri 4.0 hingga metaverse.
"Geli saja karena sepertinya percaturan antardukun dengan teknologi, padahal kita sudah di abad modern dan pinter-pinter lagi," kata Bukhori kepada wartawan, Senin (21/3/2022).
Menurut dia, seharusnya pemerintah maupun pihak terkait harus mengedapankan sains dan teknologi ketimbang hal-hal berbau klenik. Terlebih jika menyangkut acara-cara yang berskala internasional, semisal MotoGP.
Baca Juga: Tak Hanya MotoGP Mandalika, Louis Vuitton Pernah Berkali-kali Pakai Jasa Pawang Hujan
Pemakaain sains dan teknologi itu juga diharapkan diutamakan agar selaras dan tidak bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah menyoal metaverse dan perkembangan teknologi.
"Ya seharusnya mengedepankan teknologi daripada dukun. Ya teknologi dan agama tidak bertentangan," kata Bukhori.
Berita Terkait
-
Tak Hanya MotoGP Mandalika, Louis Vuitton Pernah Berkali-kali Pakai Jasa Pawang Hujan
-
Video Lawas UAS Kembali Viral, Boleh Gunakan Jasa Pawang Hujan, Tapi Ada Syaratnya
-
7 Potret Aksi Rara Istiani Wulandari, Ibu-Ibu Pawang Hujan Curi Perhatian Dunia
-
Anggota DPRD DKI dari PDIP Persilakan Anies Undang Pawang Hujan saat Formula E
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu