Suara.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam tindakan represif aparat negara terhadap warga sipil yang melakukan aksi penolakan Daerah Otonomi Baru di berbagai daerah di Bumi Cendrawasih.
Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan kasus bentrok yang mengakibatkan dua orang demonstran DOB yang meninggal dunia tertembak peluru aparat di Yahukimo harus segera diusut tuntas.
"Ini adalah sebuah pelanggaran, sudah tidak ada lagi ruang rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, tapi aparat represif melakukan tindakan yang tidak tepat hingga ada korban jiwa," kata Yoel dalam jumpa pers, Kamis (24/3/2022).
Dia menegaskan gelombang penolakan DOB sudah semakin kuat di seluruh Papua, pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan DOB sampai hasil uji materi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ini aksi penolakan yang sudah begitu keras oleh rakyat Papua, mereka tidak menerima, kami ingin mendengarkan alasan Kementerian Dalam Negeri yang terus mendorong daerah otonomi baru, juga dari KSP, kami posisinya ingin mendengar," ucapnya.
"Posisi MRP sudah jelas untuk DOB, kami minta supaya menunggu putusan MK, karena kami tengah melakukan judicial review terhadap perubahan Undang Undang Otsus yang diubah secara sepihak," lanjut Yoel.
Yoel menambahkan, rencana DOB oleh pemerintah pusat yang terus mencuat ini membuat masyarakat Papua menjadi terganggu.
"Rakyat ini merasa tidak nyaman, potensi konflik bisa terjadi di mana-mana," tutup Yoel.
Demo Berdarah di Yahukimo
Diketahui, gelombang penolakan terhadap DOB terus berlangsung di Papua, terakhir demonstrasi berujung kericuhan di Kabupaten Yahukimo menewaskan dua orang warga sipil yakni Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) yang ditembak aparat.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memerintahkan para pejabat utama Polda untuk berangkat ke Yahukimo untuk memeriksa peristiwa penembakan dua demonstran oleh aparat saat unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru (DOB) Papua pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
Kepala Biro Operasional, Direktur Kriminal Umum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sudah berangkat ke Yahukimo untuk memastikan anak buahnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo atau tidak pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
“Karo Ops, Dir Krimum dan Kabid Propam saat ini telah tiba di Yahukimo sekitar pukul 13.00 WIT dan akan membantu Kapolres serta melakukan langkah-langkah Kepolisian untuk memastikan SOP yang dilakukan personil di lapangan," kata Kamal, Rabu (16/3/2022).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa personal yang menjadi pelaku penembakan demonstran yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia kemarin.
"Masih dilidik," ucapnya.
Berita Terkait
-
Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!
-
Senator Otopianus Tebai: Hampir Seluruh Orang Papua Tolak Wacana Pemekaran di Bumi Cenderawasih
-
Majelis Rakyat Papua Kecam Penembakan Dua Demonstran Tolak Daerah Otonomi Baru di Yahukimo
-
2 Pendemo Tolak DOB Tewas Ditembak Aparat, Eks Tapol Papua: Tak Manusiawi, Kapolres dan Kapolda Harus Dicopot!
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan