Suara.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam tindakan represif aparat negara terhadap warga sipil yang melakukan aksi penolakan Daerah Otonomi Baru di berbagai daerah di Bumi Cendrawasih.
Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan kasus bentrok yang mengakibatkan dua orang demonstran DOB yang meninggal dunia tertembak peluru aparat di Yahukimo harus segera diusut tuntas.
"Ini adalah sebuah pelanggaran, sudah tidak ada lagi ruang rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, tapi aparat represif melakukan tindakan yang tidak tepat hingga ada korban jiwa," kata Yoel dalam jumpa pers, Kamis (24/3/2022).
Dia menegaskan gelombang penolakan DOB sudah semakin kuat di seluruh Papua, pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan DOB sampai hasil uji materi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ini aksi penolakan yang sudah begitu keras oleh rakyat Papua, mereka tidak menerima, kami ingin mendengarkan alasan Kementerian Dalam Negeri yang terus mendorong daerah otonomi baru, juga dari KSP, kami posisinya ingin mendengar," ucapnya.
"Posisi MRP sudah jelas untuk DOB, kami minta supaya menunggu putusan MK, karena kami tengah melakukan judicial review terhadap perubahan Undang Undang Otsus yang diubah secara sepihak," lanjut Yoel.
Yoel menambahkan, rencana DOB oleh pemerintah pusat yang terus mencuat ini membuat masyarakat Papua menjadi terganggu.
"Rakyat ini merasa tidak nyaman, potensi konflik bisa terjadi di mana-mana," tutup Yoel.
Demo Berdarah di Yahukimo
Diketahui, gelombang penolakan terhadap DOB terus berlangsung di Papua, terakhir demonstrasi berujung kericuhan di Kabupaten Yahukimo menewaskan dua orang warga sipil yakni Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) yang ditembak aparat.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memerintahkan para pejabat utama Polda untuk berangkat ke Yahukimo untuk memeriksa peristiwa penembakan dua demonstran oleh aparat saat unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru (DOB) Papua pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
Kepala Biro Operasional, Direktur Kriminal Umum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sudah berangkat ke Yahukimo untuk memastikan anak buahnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo atau tidak pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
“Karo Ops, Dir Krimum dan Kabid Propam saat ini telah tiba di Yahukimo sekitar pukul 13.00 WIT dan akan membantu Kapolres serta melakukan langkah-langkah Kepolisian untuk memastikan SOP yang dilakukan personil di lapangan," kata Kamal, Rabu (16/3/2022).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa personal yang menjadi pelaku penembakan demonstran yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia kemarin.
"Masih dilidik," ucapnya.
Berita Terkait
-
Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!
-
Senator Otopianus Tebai: Hampir Seluruh Orang Papua Tolak Wacana Pemekaran di Bumi Cenderawasih
-
Majelis Rakyat Papua Kecam Penembakan Dua Demonstran Tolak Daerah Otonomi Baru di Yahukimo
-
2 Pendemo Tolak DOB Tewas Ditembak Aparat, Eks Tapol Papua: Tak Manusiawi, Kapolres dan Kapolda Harus Dicopot!
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?
-
Butuh 2 Abad Samai Harta Prabowo, Perempuan Mahardika: Buruh Mustahil Sejahtera di Sistem Oligarki!