Suara.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengecam tindakan represif aparat negara terhadap warga sipil yang melakukan aksi penolakan Daerah Otonomi Baru di berbagai daerah di Bumi Cendrawasih.
Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan kasus bentrok yang mengakibatkan dua orang demonstran DOB yang meninggal dunia tertembak peluru aparat di Yahukimo harus segera diusut tuntas.
"Ini adalah sebuah pelanggaran, sudah tidak ada lagi ruang rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas, tapi aparat represif melakukan tindakan yang tidak tepat hingga ada korban jiwa," kata Yoel dalam jumpa pers, Kamis (24/3/2022).
Dia menegaskan gelombang penolakan DOB sudah semakin kuat di seluruh Papua, pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan DOB sampai hasil uji materi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
"Jadi ini aksi penolakan yang sudah begitu keras oleh rakyat Papua, mereka tidak menerima, kami ingin mendengarkan alasan Kementerian Dalam Negeri yang terus mendorong daerah otonomi baru, juga dari KSP, kami posisinya ingin mendengar," ucapnya.
"Posisi MRP sudah jelas untuk DOB, kami minta supaya menunggu putusan MK, karena kami tengah melakukan judicial review terhadap perubahan Undang Undang Otsus yang diubah secara sepihak," lanjut Yoel.
Yoel menambahkan, rencana DOB oleh pemerintah pusat yang terus mencuat ini membuat masyarakat Papua menjadi terganggu.
"Rakyat ini merasa tidak nyaman, potensi konflik bisa terjadi di mana-mana," tutup Yoel.
Demo Berdarah di Yahukimo
Diketahui, gelombang penolakan terhadap DOB terus berlangsung di Papua, terakhir demonstrasi berujung kericuhan di Kabupaten Yahukimo menewaskan dua orang warga sipil yakni Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22) yang ditembak aparat.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memerintahkan para pejabat utama Polda untuk berangkat ke Yahukimo untuk memeriksa peristiwa penembakan dua demonstran oleh aparat saat unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru (DOB) Papua pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
Kepala Biro Operasional, Direktur Kriminal Umum, serta Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sudah berangkat ke Yahukimo untuk memastikan anak buahnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demo atau tidak pada Selasa (15/3/2022) kemarin.
“Karo Ops, Dir Krimum dan Kabid Propam saat ini telah tiba di Yahukimo sekitar pukul 13.00 WIT dan akan membantu Kapolres serta melakukan langkah-langkah Kepolisian untuk memastikan SOP yang dilakukan personil di lapangan," kata Kamal, Rabu (16/3/2022).
Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa personal yang menjadi pelaku penembakan demonstran yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia kemarin.
"Masih dilidik," ucapnya.
Berita Terkait
-
Majelis Rakyat Papua: Sampai Tuhan Yesus Datang, Warga Intan Jaya Tegas Tolak Tambang Emas Blok Wabu!
-
Senator Otopianus Tebai: Hampir Seluruh Orang Papua Tolak Wacana Pemekaran di Bumi Cenderawasih
-
Majelis Rakyat Papua Kecam Penembakan Dua Demonstran Tolak Daerah Otonomi Baru di Yahukimo
-
2 Pendemo Tolak DOB Tewas Ditembak Aparat, Eks Tapol Papua: Tak Manusiawi, Kapolres dan Kapolda Harus Dicopot!
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan