Suara.com - Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku tak masalah jika Partai Amanat Nasional atau PAN diakomodir masuk dalam kabinet pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo. Namun ia mewanti-wanti agar PAN tak mengganggu PKB.
"Yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk (kabinet), tapi jangan ganggu PKB," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Cak Imin meminta agar PAN tak mengganggu jatah kursi menteri milik PKB dalam kabinet. Jika terjadi, menurutnya, konflik malah muncul seperti layaknya Rusia-Ukraina.
"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti. Masa PAN lawan PKB?," tuturnya.
Sementara sisi lain, Cak Imin mengatakan, tak melihat tanda-tanda Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Cak Imin mengaku bahkan dirinya sempat bertemu dengan Jokowi di Bali. Namun, dalam pertemuan itu tak ada cerita soal reshuffle.
"Saya ketemu beliau di Bali juga tak ada cerita reshuffle," tuturnya.
PAN Disebut Bakal Dapat Jatah dari Jokowi
Diketahui, Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal dapat kursi menteri dan wakil menteri jika ada reshuffle. Bahkan nama Bima Arya yang merupakan Wali Kota Bogor tersebut bakal masuk kabinet.
Baca Juga: Bertemu Dubes Rusia, Cak Imin Harap Putin Tetap Hadir di KTT G20 Bali
Terkait itu, pihak Istana ikut buka suara untuk menjawab kabar tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan belum ada informasi resmi terkait kabar yang berhembus tersebut.
"Belum ada (informasi)," kata Heru saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (21/3/2022).
Menanggapi hal itu, Bima Arya mengatakan, bahwa dirinya tidak masuk rekomendasi dari PAN untuk kabinet Indonesia Maju.
"Setahu saya, nama saya tidak direkomendasikan. Tidak ada dalam rekomendasi partai, mungkin karena saya masih punya tanggung jawab di Bogor," kata Bima Arya belum lama ini.
Ia menuturkan hingga saat ini PAN belum menerima berita atau informasi secara resmi langsung dari Istana atau Presiden Joko Widodo.
Wacana perombakan kabinet Indonesia Maju yang digadang-gadang pada Maret ini hanya bersumber dari beberapa sumber internal partai. Wali kota Bogor itu akan fokus pada pekerjaannya hingga 2023 sesuai ketentuan Pemilu yang berlaku.
Berita Terkait
-
Jadi Sorotan di MotoGP Mandalika, Pawang Hujan Rara Ternyata Sering Diminta Hadir saat Jokowi Kampanye
-
Tiru Jokowi, Giring Sarungan dan Kemah di IKN: Ingin Merasakan Ngantor di Sini
-
Bertemu Dubes Rusia, Cak Imin Harap Putin Tetap Hadir di KTT G20 Bali
-
Blak-blakan Soal Reshuffle Kabinet, Cak Imin Ungkap Hasil Pertemuan Dengan Jokowi Di Bali: Saya Kira Harus Ada Evaluasi
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap
-
KUHAP Baru Berlaku Besok, YLBHI Sebut Indonesia Darurat Hukum