Suara.com - Budayawan Indonesia, Sudjiwo Tejo baru-baru ini ikut menyinggung isu penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. Wacana itu disinggungnya saat menghadiri acara Pembukaan Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (23/3/2022).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sujiwo Tejo hadir sebagai dalang. Ia menampilan pagelaran Wayang Kulit Kontemporer dengan membawakan lakon ‘Brajadentist Mbalelo’.
Dalam penampilan berdurasi sekitar dua jam, Sujiwo menyinggung sejumlah isu yang tengah mencuat. Salah satunya mengenai wacana penundaan pemilu yang ditampilkan saat episode 'goro-goro'.
“Sikap PKS gimana, Pak?” tanya Sujiwo seperti dikutip dari situs fraksi PKS.
“PKS tegas menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden karena melanggar konstitusi," jawab Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.
Mendengar jawaban Syaikhu, pria yang di juluki Presiden Jancukers itu langsung memberikan perumpamaan kepala dan peci yang kekecilan. Ia rupanya mencoba menggambarkan kritik rencana penambahan masa jabatan presiden.
“Kalau kepala itu diibaratkan sebagai konstitusi, dan peci itu adalah kebutuhan. Saat kebutuhan itu tidak lebih besar, tidak cukup di kepala, maka apakah konstitusinya (kepala) yang harus dikecilkan (diubah)?” kata Sujiwo.
Ahmad Syaikhu pun berterima kasih kepada Sujiwo Tejo lantaran telah menyajikan pertunjukan sarat makna. Ia juga menilai sosok Sujiwo Tejo telah memberikan pencerahan kepada kader-kader PKS melalui kebudayaan.
“Kami berterima kasih kepada Mbah Tejo yang sudah memberikan pencerahan kepada kader PKS, bagaimana kader-kader PKS juga harus memahami budaya," ungkap Syaikhu.
Baca Juga: Puan Maharani Duga Ada Sosok Dibalik Bisikan Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat Sebut Luhut
"Karena dulu, wali songo juga menjadikan budaya, khususnya wayang seperti itu, bukan hanya sebagai sebuah tontonan semata, melainkan tuntunan," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Puan Maharani Duga Ada Sosok Dibalik Bisikan Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat Sebut Luhut
-
Pengamat Ini Tegas Sebut Pembangunan IKN Nusantara Harus Ditunda: Menghabiskan Dana
-
Aktivis 98 Unpad Siap Turun ke Jalan Lawan Begal Demokrasi yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda
-
PDIP Keras Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Cak Imin Tunggu Dipanggil Megawati
-
Tegas! Aktivis 98 Unpad Sebut Pendukung Ide Penundaan Pemilu 2024 sebagai Begal Demokrasi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar