Suara.com - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
Hal itu disampaikan usai acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi, mengatakan, bahwa adanya acara silahturahmi nasional (Silatnas) dengan Apdesi tersebut menandakan upaya untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden masih ada.
"Persitiwa ini bukti masih ada penggalangan opini terhadap upaya untuk menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," kata Nabil saat dihubungi, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya, tidak ada kesinambungan antara pemenuhan tuntutan Apdesi dengan dukungan memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang dituntut Apdesi memang seharusnya dipenuhi oleh Presiden Jokowi.
"Kedua, persitiwa ini juga bukti adanya pembiaran dari Presiden Jokowi," tuturnya.
Ia mengatakan, PKS serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya sudah berulang kali meminta pernyataan dari Presiden untuk setop polemik soal penundaan pemilu atau tiga periode.
"Jangan terus dibiarkan menjadi bola liar yang kontraproduktif buat bangsa ini," tuturnya.
Untuk itu, ia menilai harus ada sikap tegas menolak terhadap usulan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan.
Baca Juga: Merasa Punya Hutang, Apdesi Siap Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
"Harus ada sikap tegas dari Presiden untuk menolak dan menghentikan setiap upaya menunda Pemilu 2024, memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," tandasnya.
Diketahui, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
Berita Terkait
-
Dalih 5 Tuntutan Dikabulkan, Kades se-Indonesia Dukung Jokowi Jabat Presiden 3 Periode: Beliau Peduli sama Kami
-
Dituding Dapat Arahan dari Luhut untuk Dukung Jokowi Tiga Periode, Ketua Apdesi: Kamu Jangan Cerita-cerita Begitu
-
Merasa Punya Hutang, Apdesi Siap Deklarasi Dukung Jokowi Tiga Periode
-
Apdesi Ngadu Upah Diberikan 3 Bulan, Jokowi Minta Gaji Kepala Desa Dibayarkan Rutin Setiap Bulan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran