Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) menyatakan bahwa massa atau pemilih partai politik dan Presiden Joko Widodo di 2019 menolak menundan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Dengan alasan pandemi 73 persen menolak, alasan ekonomi 78 persen, dan pembangunan IKN 76 persen.
Sementara pemilih PDIP juga menolak masa jabatan presiden diubah dengan angka 77 persen.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
Kemudian pemilih Golkar juga 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen dengan alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lalu pemilih PKB juga sebanyak 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lanjut, pemilih Gerindra tegas juga menyatakan penolakannya. Yakni 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen dengan alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Ada juga pemilih PAN 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
Terakhir pemilih Demokrat, 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Deni mengatakan, jika dispesifikan kepada pemilih Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, respons penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan.
Sebanyak 77 persen menyatakan menolak penundaan pemilu dengan alasan pandemi, 76 persen dengan alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak perpanjangan masa jabatan.
Kemudian pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 menyatakan juga menolak penundaan pemilu alasan pandemi dengan angka 85, 89 persen dengan alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak masa jabatan diperpanjang.
Bantah Klaim Luhut
Adanya hasil survei ini juga membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
-
Larang Dekati Istana, Puluhan Polisi Bentuk Pagar Betis Halau Massa Mahasiswa Demo Tolak Wacana Jokowi 3 Periode
-
Demo Tolak Penundaan Pemilu, Ratusan Mahasiswa Sore Ini Bakal Bergerak ke Kawasan Istana
-
Survei SMRC: Hanya Ada Lima Persen Publik yang Dukung Ide Presiden Tiga Periode
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Bos Go Ahead Eagles: Dean James Masih Gunakan Paspor Belanda!
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Aturan Baru! Polisi Bisa Paksa Warga Serahkan Password HP, Menolak Siap-siap Masuk Bui