Suara.com - Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) menyatakan bahwa massa atau pemilih partai politik dan Presiden Joko Widodo di 2019 menolak menundan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Dengan alasan pandemi 73 persen menolak, alasan ekonomi 78 persen, dan pembangunan IKN 76 persen.
Sementara pemilih PDIP juga menolak masa jabatan presiden diubah dengan angka 77 persen.
"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya," kata Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022).
Kemudian pemilih Golkar juga 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen dengan alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lalu pemilih PKB juga sebanyak 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan.
Lanjut, pemilih Gerindra tegas juga menyatakan penolakannya. Yakni 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen dengan alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Ada juga pemilih PAN 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan.
Terakhir pemilih Demokrat, 96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
"Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024 jadi menolak penundaan pemilu. Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini," tuturnya.
Lebih lanjut, Deni mengatakan, jika dispesifikan kepada pemilih Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, respons penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan.
Sebanyak 77 persen menyatakan menolak penundaan pemilu dengan alasan pandemi, 76 persen dengan alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak perpanjangan masa jabatan.
Kemudian pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 menyatakan juga menolak penundaan pemilu alasan pandemi dengan angka 85, 89 persen dengan alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak masa jabatan diperpanjang.
Bantah Klaim Luhut
Adanya hasil survei ini juga membantah klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Berita Terkait
-
Ratusan Mahasiswa Menyemut di Belakang Istana Negara, Teriakan Jokowi Fasis, Anti Demokrasi Bergema!
-
Larang Dekati Istana, Puluhan Polisi Bentuk Pagar Betis Halau Massa Mahasiswa Demo Tolak Wacana Jokowi 3 Periode
-
Demo Tolak Penundaan Pemilu, Ratusan Mahasiswa Sore Ini Bakal Bergerak ke Kawasan Istana
-
Survei SMRC: Hanya Ada Lima Persen Publik yang Dukung Ide Presiden Tiga Periode
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran