Suara.com - Presiden Gotabaya Rajapaksa menawarkan jabatan menteri kepada oposisi, ketika aksi protes semakin menjalar ke penjuru negeri. Kabinet pemerintah praktis kosong setelah 26 menteri mengundurkan diri pada Minggu (3/4).
Tawaran pemerintah kepada partai-partai oposisi di parlemen melengkapi pekan penuh kegentingan di ibu kota Sri Jayawardenepura Kotte.
Sejak minggu lalu aparat keamanan bersenjata lengkap sudah disebar ke kota-kota besar untuk mengendalikan aksi protes yang kian ramai.
"Presiden mengundang semua partai politik di parlemen untuk menerima jabatan kabinet dan bergabung dalam upaya keluar dari krisis nasional,” tulis kantor kepresidenan Sri Lanka dalam sebuah keterangan pers, Senin (4/4).
Tawaran itu dibuat setelah semua menteri di kabinet, sebanyak 26 orang, mengundurkan diri pada Minggu, (3/4).
Gubernur Bank Sentral, Ajith Cabraal, menyusul pamit sehari kemudian. Alhasil, kabinet pemerintah kini hanya beranggotakan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan saudara kandungnya sendiri, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Keduanya bersikeras krisis yang kian meruncing harus diselesaikan "di dalam kerangka demokratis,” tulis pemerintah.
Bagi para demonstran, langkah presiden merangkul oposisi sebaliknya hanya dilihat sebagai upaya klan Rajapaksa membetoni posisinya sebagai dinasti politik paling bepengaruh di Sri Lanka.
"Pergilah, orang gila! Gota sudah gila!” pekik massa berulangkali di Kiribathgoda, Senin (4/4), menanggapi keputusan pemerintah memberlakukan status darurat nasional, sehari setelah demonstran berusaha memasuki kediaman presiden di Kotte.
Baca Juga: Krisis Ekonomi Memburuk, Sejumlah Menteri Sri Lanka Mundur
Nasib dinasti Rajapaksa
Larangan berkumpul dan pemadaman media sosial, pada Minggu (3/4), diniatkan untuk mencegah gelombang protes massal di penjuru negeri.
Pemblokiran situs Facebook, Twitter dan WhatsApp akhirnya dicabut setelah 15 jam, ketika Komisi HAM Sri Lanka memvonis kebijakan pemerintah ilegal.
Aktivis antipemerintah mengaku akan menggelar demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota pada Senin, untuk memaksakan pengunduran diri kakak beradik Rajapaksa.
Krisis di Sri Lanka memuncak, ketika pemerintah tidak lagi punya cadangan devisa mata uang asing untuk membayar impor.
Akibatnya, kapal-kapal tanker dan kontainer dari luar negeri mengantri di pelabuhan, tanpa bisa menurunkan barang.
Berita Terkait
-
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Ironi Cagar Budaya Indonesia: Kaya Warisan, Miskin Dukungan Modal
-
Komisi XIII Kawal Keadilan HAM Nenek Saudah, Tekankan Penertiban Terhadap Pertambangan Ilegal
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg