- KPK mewajibkan WNA direksi BUMN melaporkan LHKPN periodik tahun 2025, ditegaskan Juru Bicara Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
- KPK siap membantu WNA direksi BUMN mengatasi kendala teknis pengisian LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.
- Kewajiban ini mendesak sebab realisasi LHKPN 2025 baru 35,52% per 31 Januari 2026, termasuk direksi asing Garuda Indonesia.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada Warga Negara Asing (WNA) yang menduduki posisi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski berstatus warga asing, mereka ditegaskan wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa aturan ini berlaku mengikat bagi siapa pun yang menjabat sebagai penyelenggara negara di Indonesia.
“Sebagai penyelenggara negara, tetap wajib untuk melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Siap Membantu Kendala Teknis
KPK memahami adanya potensi kendala teknis bagi WNA, terutama terkait pengisian nomor identitas pada sistem digital. Budi mengimbau para direksi asing tersebut untuk tidak ragu meminta bantuan jika kesulitan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id.
“Jika nanti ada kendala dalam pengisiannya, termasuk saat menginput nomor identitasnya pada proses pendaftaran baru, maka dapat langsung berkoordinasi dengan Direktorat LHKPN KPK,” katanya.
Kepatuhan Masih Rendah
Langkah jemput bola ini dilakukan di tengah rendahnya tingkat kepatuhan. Hingga 31 Januari 2026, realisasi LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 baru menyentuh angka 35,52 persen.
Baca Juga: Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tapi Selisih Harta Kekayaannya Bikin Melongo
“Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara,” tambah Budi.
Isu ini mencuat seiring adanya keterlibatan tenaga profesional asing di jajaran elit BUMN. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) yang kini diperkuat oleh Balagopal Kunduvara (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) serta Neil Raymond Mills (Direktur Transformasi).
Keduanya resmi menjabat sejak RUPSLB 15 Oktober 2025. Sebelum mendarat di maskapai pelat merah RI, Balagopal merupakan petinggi di Singapore Airlines, sementara Neil Raymond malang melintang di NM Aviation Limited dan Scandinavian Airlines. (Antara)
Berita Terkait
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kekayaan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang Pilih Jadi Petani Ketimbang Menteri Kepolisian
-
Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tapi Selisih Harta Kekayaannya Bikin Melongo
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Islam di Istana Hari Ini, BoP Jadi Salah Satu Agenda Bahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
-
Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025
-
PPATK Kebanjiran Laporan: Ada 21 Ribu Transaksi Keuangan Per Jam Selama Hari Kerja
-
Ada MBG Berbasis Komunitas di Purwakarta, Perempuan Diminta Jadi Pengelola Gizi Keluarga
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?
-
Pompa Saja Tak Cukup! Pramono Kaji Pembangunan 'Jalan Melayang' untuk Atasi Banjir Daan Mogot
-
Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Tetap Pertahankan Ambang Batas Parlemen
-
Lawan Banjir Daan Mogot, Pramono Anung Siapkan Pompa Stasioner Berkapasitas 7 Kali Lipat