- KPK mewajibkan WNA direksi BUMN melaporkan LHKPN periodik tahun 2025, ditegaskan Juru Bicara Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
- KPK siap membantu WNA direksi BUMN mengatasi kendala teknis pengisian LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id.
- Kewajiban ini mendesak sebab realisasi LHKPN 2025 baru 35,52% per 31 Januari 2026, termasuk direksi asing Garuda Indonesia.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada Warga Negara Asing (WNA) yang menduduki posisi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski berstatus warga asing, mereka ditegaskan wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa aturan ini berlaku mengikat bagi siapa pun yang menjabat sebagai penyelenggara negara di Indonesia.
“Sebagai penyelenggara negara, tetap wajib untuk melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Siap Membantu Kendala Teknis
KPK memahami adanya potensi kendala teknis bagi WNA, terutama terkait pengisian nomor identitas pada sistem digital. Budi mengimbau para direksi asing tersebut untuk tidak ragu meminta bantuan jika kesulitan mengakses laman elhkpn.kpk.go.id.
“Jika nanti ada kendala dalam pengisiannya, termasuk saat menginput nomor identitasnya pada proses pendaftaran baru, maka dapat langsung berkoordinasi dengan Direktorat LHKPN KPK,” katanya.
Kepatuhan Masih Rendah
Langkah jemput bola ini dilakukan di tengah rendahnya tingkat kepatuhan. Hingga 31 Januari 2026, realisasi LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 baru menyentuh angka 35,52 persen.
Baca Juga: Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tapi Selisih Harta Kekayaannya Bikin Melongo
“Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara,” tambah Budi.
Isu ini mencuat seiring adanya keterlibatan tenaga profesional asing di jajaran elit BUMN. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) yang kini diperkuat oleh Balagopal Kunduvara (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) serta Neil Raymond Mills (Direktur Transformasi).
Keduanya resmi menjabat sejak RUPSLB 15 Oktober 2025. Sebelum mendarat di maskapai pelat merah RI, Balagopal merupakan petinggi di Singapore Airlines, sementara Neil Raymond malang melintang di NM Aviation Limited dan Scandinavian Airlines. (Antara)
Berita Terkait
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kekayaan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang Pilih Jadi Petani Ketimbang Menteri Kepolisian
-
Dua Kepala Daerah Kena OTT KPK, Tapi Selisih Harta Kekayaannya Bikin Melongo
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
BRI Consumer Expo 2026 Hadirkan Promo Spesial Puma Speedcat Ballet dengan Bonus Gift Card
-
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor, iPhone XS Rp 231 Ribu Laku Rp 34 Juta
-
AMMSI Dukung MBG Ditiadakan Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tolak Praktik 'Jual Beli Titik' Dapur Liar
-
Ribuan Mahasiswa Geruduk DPR Demo Harga BBM, Jalan Gatot Subroto Ditutup
-
Tersangka Kasus Korupsi Haji Asrul Aziz Ajukan Penangguhan Penahanan
-
Aksi di DPR, PB HMI MPO Angkat Patung Jelangkung dan Serukan 'Pembebasan Nasional'
-
Bukan Urusan Politik, Mensesneg Bongkar Isi Pertemuan Didit Hediprasetyo dan Jokowi
-
LPDB Koperasi Perkuat Ekosistem Koperasi, KKMP Sampangan dan KUD Usaha Mina Jadi Contoh Usaha Produk
-
WFH dari Hambalang, Prabowo Bahas Naturalisasi hingga Masa Depan Timnas Indonesia
-
Geruduk DPR, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG dan Kebijakan Anggaran