Tak tanggung-tanggung, Luhut juga telah menyiapkan data aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu tersebut.
Data yang Luhut paparkan terbilang fantastis, lantaran ia mengklaim bahwa data tersebut diambil dari 110 juta big data.
Mengenai kesesuaian dengan konstitusi yang berlaku, Luhut merespon dengan mengingatkan bahwa konstitusi pada akhirnya menempuh pertimbangan lembaga legislatif.
Wacana Luhut tersebut sontak dikritik oleh berbagai lapisan masyarakat yang menilai wacana tersebut memiliki segudang konsekuensi.
Lantas, Luhut kembali melontarkan pertanyaan yang menyindir asumsi masyarakat tersebut.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pengin jadi gini, takut tertunda," terang Luhut saat diundang podcast Deddy Cobuzier pada Jumat (11/3/2022).
Kontributor : Armand Ilham
Tag
Berita Terkait
-
Bahas Tantangan Ekonomi dan Geopolitik, Sri Mulyani Dukung Prabowo Tingkatkan Kemampuan Pertahanan RI
-
Cuti Bersama Idul Fitri 2022 Berapa Hari? Simak Penjelasan Presiden Jokowi Berikut Ini
-
Perdana Bagikan BLT Minyak Goreng di Jambi, Begini Harapan Presiden Jokowi
-
Sudah Dilarang Jokowi, Menteri yang Masih Bicara Soal Penundaan Pemilu Layak Dicopot?
-
Kunjungi Jambi, Presiden dan Ibu Negara Luncurkan BLT Minyak Goreng dan Menyapa Warga
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker