Suara.com - Majelis Umum PBB menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, karena adanya laporan "pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia" dari serangan pasukan Rusia di Ukraina.
Dalam pemungutan suara, 93 negara mendukung keputusan yang didorong oleh Amerika Serikat, sementara 24 negara tidak memilih dan 58 negara abstain.
Diperlukan dua pertiga suara anggota negara dalam pemungutan suara di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang di New York untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Dewan HAM PBB memiliki 47 anggota negara dan mereka berbasis di Jenewa.
Penangguhan keanggotaan dalam Dewan PBB jarang terjadi. Libya pernah ditangguhkan di tahun 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang dilakukan tentara yang berpihak pada Muammar Gaddafi saat itu.
Ini menjadi resolusi ketiga yang diadopsi oleh majelis PBB sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang mengutuk keras Rusia masing-masing mendapat 141 dan 140 suara dari negara-negara anggota.
Resolusi yang diambil hari Kamis kemarin (07/04) menunjukkan "keprihatinan besar pada krisis hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina", terutama soal laporan pelanggaran hak oleh Rusia.
Rusia anggap pemungutan suara sebagai sikap 'tidak bersahabat'
Rusia memperingatkan negara-negara lain bahwa memberikan suara "iya" atau abstain akan dipandang sebagai "isyarat tidak bersahabat" dan berkonsekuensi bagi hubungan bilateral mereka dengan Rusia.
Rusia berada di tahun kedua dari masa jabatan tiga tahun di dewan HAM PBB.
Baca Juga: Bagaimana Dewan Keamanan PBB Bekerja dan Bisakah Mengakhiri Invasi Rusia?
Rusia adalah salah satu anggota paling vokal di dewan HAM PBB dan penangguhan keanggotaannya akan melarang Rusia berbicara dan memberikan suara, kata para pejabat PBB, meski para diplomatnya masih bisa menghadiri debat.
Dampak lain dari penangguhan keanggotaan ini artinya Rusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum.
"Mereka mungkin masih akan mencoba memengaruhi dewan melalui proxy," kata seorang diplomat yang berbasis di Jenewa.
Bulan lalu, dewan HAM PBB membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran hak asasi, termasuk kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak serangan Rusia.
Berbicara sebelum pemungutan suara, duta besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, mengatakan memberikan suara untuk mendukung penangguhan keanggotaan untuk Rusia akan "menyelamatkan Dewan Hak Asasi Manusia dan banyak nyawa di seluruh dunia dan di Ukraina."
Sergiy menambahkan, tidak memilih artinya "menarik pemicu" dan akan ada pertumpahan darah mereka yang tidak bersalah.
Berita Terkait
-
Eks Bendahara TPN Ganjar-Mahfud Lolos Seleksi Bos OJK
-
OJK: Laporan Penipuan Tembus 13.130 Kasus Selama Ramadan, Dana Masyarakat Hilang Miliaran
-
IHSG Makin Memburuk pada Rabu Pagi, Dibuka ke Level 7.859
-
Skenario Evakuasi 15 WNI di Iran: Rute Jalur Darat 10 Jam ke Azerbaijan
-
Ajang Teknologi Dunia Kembali Digelar di Taipei, 1.500 Inovasi AI Dipamerkan
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
Skenario Evakuasi 15 WNI di Iran: Rute Jalur Darat 10 Jam ke Azerbaijan
-
BPJS Kesehatan Tegaskan Layanan JKN Sudah Sesuai Prinsip Syariah
-
Iran Hancurkan Stasiun CIA di Arab Saudi
-
Menlu Sugiono Jawab Desakan Publik Agar Indonesia Keluar dari Board of Peace
-
Prabowo Jadi Mediator? RI Mulai Jalin Komunikasi Rahasia dengan Iran dan Amerika Serikat
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi AS, Indonesia Tetap Tawarkan Diri Jadi Mediator
-
Junaedi Saibih Divonis Bebas dalam Kasus Suap Vonis Korupsi Ekspor CPO
-
Tinggalkan Istana Usai Pertemuan: AHY Antar SBY, Gibran Satu Mobil Bareng Jokowi
-
Benarkah Gaji Nakes Jakarta Mandek 10 Tahun? Ini Duduk Perkaranya
-
Analis: Iran di Atas Angin, Ini Sebabnya