Suara.com - Tingginya anggaran untuk gelaran Pemilu 2024 yang mencapai lebih dari Rp110 triliun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan petani yang menilai anggaran tersebut fantastis.
Sorotan tersebut datang dari kelompok petani di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menyatakan tidak terima dengan kebijakan tersebut.
“Saat harga wortel dan tomat anjlok negara kemana? Itu sampai dibagi-bagi ke orang, dibuang-dibuang saking kesalnya,” kata perwakilan petani Suroto seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Minggu (17/4/2022).
Mereka tidak terima, lantaran sikap pemerintah yang seolah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani. Suroto mengemukakan, petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp1.000 per kilogram.
Padahal, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram dan harga tomat Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan, kami ndak mikir apa itu pemilu,” tuturnya.
Lebih lanjut, mereka menegaskan tidak peduli kapan pemilu dilaksanakan, karena petani lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada kontestasi politik lima tahunan tersebut.
“Rakyat sedang susah kok (uang negara) malah dihamburkan buat pemilu,” tegas Suroto.
Senada dengan Suroto, Ratimah mengemukakan, pemilu bukan kebutuhan mendesak yang perlu dikedepankan pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tidak Setengah Hati Siapkan Anggaran Pemilu 2024, Walau Efisiensi Perlu
Namun yang dibutuhkan, menurutnya, pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM yang mesti dijadikan perhatian utama.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.
Lantaran itu, ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani. Bahkan, ia meminta anggaran pemilu yang terlampau fantantis sebisa mungkin dipangkas serta dialihkan untuk membantu warga dari kesulitan ekonomi.
"Dahulukanlah ekonomi warga,” katanya.
Untuk diketahui, anggaran yang akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp33,8 triliun untuk gelaran Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sita Rp100 M, Biro Travel Ramai-ramai Kembalikan Uang Panas Korupsi Kuota Haji
-
Tuai Polemik, Pramono Anung Pasang Badan Soal Pembangunan JPO Sarinah: Untuk Difabel
-
Kasus Mens Rea Berlanjut, Polisi Segera Klarifikasi Pandji Pragiwaksono
-
Doa Ibu Jelang Sidang Vonis Laras Faizati: Semoga Anak Saya Bebas dan Hidupnya Kembali!
-
Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Menanti Vonis Empat Hari Jelang Ultah ke-27, Laras Faizati: Hadiah Terbaik adalah Kebebasan
-
Jakarta Waspada Superflu, Pramono Anung Persilakan Warga Suntik Vaksin Influenza
-
Luluk PKB: Penetapan Tersangka Gus Yaqut Harus jadi Momentum Reformasi Total Tata Kelola Haji
-
6 Fakta Kasus Yaqut Cholil Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
-
Duplik Laras Disambut Tepuk Tangan, Kuasa Hukum: Tak Ada Mens Rea, Ini Kriminalisasi!