Suara.com - Tingginya anggaran untuk gelaran Pemilu 2024 yang mencapai lebih dari Rp110 triliun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan petani yang menilai anggaran tersebut fantastis.
Sorotan tersebut datang dari kelompok petani di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menyatakan tidak terima dengan kebijakan tersebut.
“Saat harga wortel dan tomat anjlok negara kemana? Itu sampai dibagi-bagi ke orang, dibuang-dibuang saking kesalnya,” kata perwakilan petani Suroto seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Minggu (17/4/2022).
Mereka tidak terima, lantaran sikap pemerintah yang seolah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani. Suroto mengemukakan, petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp1.000 per kilogram.
Padahal, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram dan harga tomat Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan, kami ndak mikir apa itu pemilu,” tuturnya.
Lebih lanjut, mereka menegaskan tidak peduli kapan pemilu dilaksanakan, karena petani lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada kontestasi politik lima tahunan tersebut.
“Rakyat sedang susah kok (uang negara) malah dihamburkan buat pemilu,” tegas Suroto.
Senada dengan Suroto, Ratimah mengemukakan, pemilu bukan kebutuhan mendesak yang perlu dikedepankan pemerintah.
Baca Juga: Pemerintah Diminta Tidak Setengah Hati Siapkan Anggaran Pemilu 2024, Walau Efisiensi Perlu
Namun yang dibutuhkan, menurutnya, pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM yang mesti dijadikan perhatian utama.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.
Lantaran itu, ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani. Bahkan, ia meminta anggaran pemilu yang terlampau fantantis sebisa mungkin dipangkas serta dialihkan untuk membantu warga dari kesulitan ekonomi.
"Dahulukanlah ekonomi warga,” katanya.
Untuk diketahui, anggaran yang akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp33,8 triliun untuk gelaran Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka