Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono heran dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir di ibu kota. Menurutnya hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan Anies selama ini.
Gembong mengatakan, selama ini pemerintah pusat telah berupaya membantu penanganan Kali Ciliwung melalui program normalisasi. Namun, Anies selama ini lebih nemilih untuk menjalankan program naturalisasi.
"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).
Normalisasi merupakan proyek pembetonan dan pelebaran sungai Ciliwung yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI dalam hal ini bertugas untuk membebaskan lahan.
Namun, dalam perjalanannya pembebasan lahan warga kerap kali mandek dan memakan waktu lama. Karena itu program normalisasi sungai kerap terhambat.
Menjelang akhir jabatan, kata Gembong, Anies menemui jalan buntu dalam penanganan Kali Ciliwung. Akhirnya, mantan Mendikbud itu memutuskan meminta bantuan pemerintah pusat.
"Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," jelas Gembong.
Selain itu, Anies disebutnya selama tiga tahun belakangan tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.
Alokasi anggaran baru dilaksanakan pada tahun 2022. Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.
"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back