Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono heran dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir di ibu kota. Menurutnya hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan Anies selama ini.
Gembong mengatakan, selama ini pemerintah pusat telah berupaya membantu penanganan Kali Ciliwung melalui program normalisasi. Namun, Anies selama ini lebih nemilih untuk menjalankan program naturalisasi.
"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).
Normalisasi merupakan proyek pembetonan dan pelebaran sungai Ciliwung yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI dalam hal ini bertugas untuk membebaskan lahan.
Namun, dalam perjalanannya pembebasan lahan warga kerap kali mandek dan memakan waktu lama. Karena itu program normalisasi sungai kerap terhambat.
Menjelang akhir jabatan, kata Gembong, Anies menemui jalan buntu dalam penanganan Kali Ciliwung. Akhirnya, mantan Mendikbud itu memutuskan meminta bantuan pemerintah pusat.
"Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," jelas Gembong.
Selain itu, Anies disebutnya selama tiga tahun belakangan tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.
Alokasi anggaran baru dilaksanakan pada tahun 2022. Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.
"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?