Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono heran dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan kepada pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir di ibu kota. Menurutnya hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan Anies selama ini.
Gembong mengatakan, selama ini pemerintah pusat telah berupaya membantu penanganan Kali Ciliwung melalui program normalisasi. Namun, Anies selama ini lebih nemilih untuk menjalankan program naturalisasi.
"Kemarin yang disampaikan (Anies) kan untuk menuntaskan persoalan banjir khususnya di Kali Ciliwung kan. Tetapi bagaimana? Wong selama ini dia tidak mau melaksanakan itu (normalisasi). Dia tetap kukuh dengan program naturalisasi," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).
Normalisasi merupakan proyek pembetonan dan pelebaran sungai Ciliwung yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemprov DKI dalam hal ini bertugas untuk membebaskan lahan.
Namun, dalam perjalanannya pembebasan lahan warga kerap kali mandek dan memakan waktu lama. Karena itu program normalisasi sungai kerap terhambat.
Menjelang akhir jabatan, kata Gembong, Anies menemui jalan buntu dalam penanganan Kali Ciliwung. Akhirnya, mantan Mendikbud itu memutuskan meminta bantuan pemerintah pusat.
"Saya melihat, di ujung masa jabatannya, dia menutup kegagalan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dia merengek-rengek kepada pemerintah pusat tolong dibantu untuk normalisasi kali. Seolah-olah pemerintah pusat tidak membantu," jelas Gembong.
Selain itu, Anies disebutnya selama tiga tahun belakangan tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan.
Alokasi anggaran baru dilaksanakan pada tahun 2022. Pemprov DKI menganggarkan sekitar Rp1,1 triliun lewat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan pemukiman dalam program normalisasi.
"Baru di tahun ini ada alokasi pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan enggak mudah. Tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan, karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan. Ternyata program sumur resapan gagal total," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?
-
Presiden Argentina Ribut dengan Presiden Brasil: Dia Pencuri dan Korup
-
Harga Mati! Presiden Prabowo Targetkan Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2030
-
BRI Perkuat Bekal Kewirausahaan PMI Taiwan, Siapkan Langkah Membangun Usaha di Tanah Air
-
Buruh Warning DPR: Agustus Diprediksi Ada Kerusuhan Besar, Situasi Sangat Rawan
-
Kejagung 3 Jam Geledah Rumah Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kepala BGN Gemas Program MBG Dikritik Gara-gara Sekolah Rusak: Yang Dulu ke Mana?
-
NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pemerintah, Perkuat Integrasi Layanan Publik
-
Dorong PMI Jadi Wirausaha Mandiri, BRI Hadirkan Pelatihan Bisnis dan Literasi Keuangan di Taiwan