Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi terus meningkat. Padahal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi kian menurun.
Hal tersebut didasari oleh survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu. Jika dibandingkan Maret 2021 hingga Maret 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja demokrasi terus mengalami penurunan hingga titik terendah.
"Kepercayaan terhadap sistem demokrasinya meningkat bahkan mencapai angka tertinggi, sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja yang menurun. Tapi kepercayaan terhadap sistem yang meningkat," kata Titi dalam diskusi bertajuk Wacana Penundaan Pemilu 2024: Tanda Menguatnya Inkonstitusional Demokrasi dan Politik Identitas, Sabtu (23/4/2022).
Menurutnya kebanykan masyarkat tidak percaya dengan pejabat yang mengklaim menjalankan demokrasi. Meski demikian, mereka percaya dengan sistem yang ada.
Hal tersebut kemudian didukung dengan tingginya ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Padahal menyampaikan pendapat itu menjadi salah satu dari ukuran kinerja demokrasi.
"Makanya kemudian kepuasan terhadap kinerja yang menurun tapi masyarakat yang percaya sistem demokrasi itu," ujarnya.
Masih tingginya masyarakat yang percaya dengan sistem demokrasi dianggap Titi menjadi pilihan tepat untuk Indonesia. Pasalnya, dengan tingginya angka kepercayaan itu membuat Indonesia menjadi negara di mana angka partisipasi dalam pemilihan umum itu paling tinggi di Asia Tenggara.
Namun yang menjadi permasalahannya ketika angka kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi sudah tinggi, namun di samping itu masih ada upaya dari para pejabat yang ingin mengubah konstitusi. Padahal warga negara sudah disuruh patuh terhadap konstitusi.
"Jadi undang-undang kita yang usianya kita itu berdaulat itu lima tahun sekali reguler secara periodik secara berkala tetapi yang kala itu ternyata pun ingin diganggu."
Baca Juga: Soroti Alasan Tunda Pemilu 2024, Pengamat Politik Sebut Cak Imin Haus Kekuasaan
Berita Terkait
-
Soroti Alasan Tunda Pemilu 2024, Pengamat Politik Sebut Cak Imin Haus Kekuasaan
-
Blak-blakan! Masinton PDIP Sebut Penundaan Pemilu 2024 Ada Karena Oligarki Kapital Sedang Nyaman
-
Sempat Usul Tunda Pemilu 2024, Cak Imin: Jujur Doa Saya Setiap Hari Semoga Pemilu 2024 Lancar
-
Perludem Sebut Sistem Pemilu Indonesia Tak Ramah Perempuan, Ini Alasannya
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas