Suara.com - Partai Demokrat menyoroti hasil survei Litbang Kompas tekait penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Hasil survei membuat Demokrat langsung memberikan kritikan terhadap Pemerintah Indonesia.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, hasil survei mengungkap jika pemerintah dinilai lebih fokus dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, daripada memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Hal ini dinilai menyedihkan.
"Menyedihkan," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (27/4/2022).
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini menyebut hasil survei itu merupakan bentuk protes halus masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, pemerintah saat ini masih abai dengan kesulitan yang menimpa ekonomi rakyat.
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apalagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," ujarnya.
Berdasarkan catatan Partai Demokrat, masyarakat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat harga bahan bakar minyak (BBM) dalam 4 bulan terakhir, lantaran terjadi lonjakan harga dan kelangkaan.
Selain BBM, rakyat juga dinilai menderita karena kenaikan sejumlah harga bahan pokok sembako lainnya, seperti minyak goreng dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
Parahnya, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang babak belur karena berupaya bangkit dari pandemi, Pemerintah sibuk merencanakan pembangunan IKN. Bahkan, muncul pula isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, hingga menggegerkan rakyat.
"Pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," ucapnya.
Padahal, Herzaky menyebut tugas utama pemerintah bukanlah memindahkan maupun membangun Ibu Kota baru, apalagi memperpanjang masa jabatan. Namun memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, politisi jebolan Universitas Indonesia ini menuding, pemerintah saat ini sudah kehilangan sensitifitasnya. Ia mengimbau agar pemerintah melakukan intropeksi dan fokus dengan prioritas rakyat.
"Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Litbang Kompas merilis survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Dianggap Abai Kesulitan Ekonomi Rakyat dan Fokus Bangun IKN, Politisi Demokrat Beri Kritik Pedas
-
Gara-gara Masalah Daging Anjing, Politisi Partai Demokrat Singgung Warga Solo: Kasihan
-
Cegah Kebakaran Rumah Kosong Saat Musim Mudik, Pemkot Jakbar Sosialisasi Pencegahan
-
Sebanyak 40 Perusahaan di Jakbar Dilaporkan Belum Bayar THR Karyawan
-
Pemerintah Disebut Abaikan Kondisi Rakyat, KSP Sebut Tujuan IKN Dibangun untuk Pemerataan Ekonomi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
-
Kamuflase Bus Pekerja: Strategi PT GAN Kelabuhi Bea Cukai demi Keluarkan Barang Tanpa Izin
-
Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Depan Kedubes AS, Sindir Janji Jokowi Soal Payung Hukum
-
Misteri Jurist Tan Dijuluki 'Bu Menteri': Hakim Gregetan, Jaksa Didesak Segera Tangkap Buronan Ini
-
YLKI Catat 1.977 Aduan Konsumen Sepanjang 2025, Jasa Keuangan Paling Dikeluhkan
-
KPK Periksa Sekretaris Camat dan 5 Direktur Swasta dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi
-
Tragedi Utang di Bekasi: Teman Lama Tega Habisi Nyawa MDT, Jasad Dibuang di Kuburan
-
Lingkaran Setan Suap Bupati Bekasi, KPK Panggil 5 Bos Proyek dan Sekcam Sekaligus
-
Kedubes Iran Klarifikasi Unjuk Rasa di Teheran, Ada Intervensi AS dan Israel
-
Nasib Noel di Ujung Palu Hakim, Sidang Pemerasan Rp201 M di Kemenaker Dimulai Senin Depan