Salah seorang pendukung yang hadir di kampanye sebelum pemungutan suara di Manila mengatakan kepada ABC bahwa dia tidak mengkhawatirkan masalah korupsi karena Filipina sudah mengubah konstitusi sejak era kekuasaan Ferdinand Marcos Senior.
"Sekarang sudah ada perangkat hukum untuk mencegahnya," katanya.
Namun, banyak juga yang lain yang secara tegas menolak kenyataan bahwa keluarga Marcos melakukan korupsi besar-besaran di masa lalu.
"Selama masa Marcos, semua damai, semua berjalan baik, semua bersatu," kata Micko Eldave yang baru berusia 19 tahun, yang menjadi pemilih untuk pertama kalinya dan juga menjadi relawan guna mendukung kampanye Marcos.
Dia mengatakan mendapatkan keterangan masa lalu dari warga Filipina yang lebih tua yang pernah hidup di bawah kekuasaan Marcos Senior.
"Terlalu banyak propaganda dan kabar bohong bahwa Marcos mencuri uang dari rakyat, namun ini tidak masuk akal."
Dalam kampanyenya, Bongbong menjual soal stabilitas dan pembangunan infrastruktur, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pendapat mereka dan berusaha menghindar dari pertanyaan kritis dari para wartawan.
Namun masih banyak juga yang tidak mendukung kemenangan Bongbong Maros dan Sara Duterte.
Hari Selasa, di pagi setelah hasil pemungutan suara awal dikeluarkan, ribuan pengunjuk rasa, sebagian besar anak-anak muda mengadakan demonstrasi di luar gedung KPU di Manila.
Baca Juga: Dinasti Pemimpin di Filipina: Mengapa Keluarga Marcos Begitu Kontroversial?
Mereka mempertanyakan laporan adanya 2.000 mesin penghitung suara yang dikabarkan bermasalah dan menyampaikan keberatan atas penghitungan yang memperkirakan Bongbong akan menang.
"Sentimen mayoritas, bila memang mereka mendukung Marcos Jr, adalah bentuk dari sistem yang sudah menciptakan kegagalan buat kami," kata pengunjuk rasa Reana Dolor.
"Kami memperkirakan enam tahun ke depan akan dipenuhi dengan korupsi, inflasi, dan kemunduran ekonomi karena begitu tidak kompetennya Marcos sebagai seorang pemimpin," kata pengunjuk rasa lainnya Haedric Daguman.
Di antara mereka yang juga kecewa dengan hasil pemungutan suara sejauh ini adalah beberapa pemimpin agama Katolik yang merupakan agama mayoritas di sana.
Pastor Ronald Balase, yang berusia 31 tahun dan bertugas di Gereja Baclaran di Manila tengah mengatakan kampanye pemilu marak dengan penyebaran kabar bohong.
"Sangat menyedihkan bahwa kita dengan mudah melupakan sejarah," katanya kepada ABC.
Berita Terkait
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik
-
Timnas Futsal Putri Lolos ke Final, Kalahkan Thailand Lewat Adu Penalti
-
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025 Sore Ini!
-
Della Puspita Benarkan Digugat Cerai, Minta Arman Wosi Tak Goyah Lagi
-
KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?