Suara.com - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Hal itu lantaran tiga partai pembentuk KIB, yakni Golkar, PAN dan PPP adalah bagian dari koalisi pemerintah saat ini
Hal itu disampaikan Viva untuk menegaskan bahwa mereka yang tergabung dalam KIB tetap akan bekerja mendukung pemerintah saat ini.
"KIB ini adalah bagian dari pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Oleh karena itu dalam rencana kerja selanjutnya dipastikan akan bertanggungjawab untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan," kata Viva, Senin (16/5/2022).
Viva lantas menyinggung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang merupakan menteri di kabinet. Ia berujar tentunya sebagai menteri, baik Airlangga maupun Suharso tetap bekerja maksimal untuk rakyat.
Sama halnya pula, lanjut Viva dengan apa yang akan dilakukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Bahkan menurut Bang Zulkifli Hasan, PAN akan terus berkomitmen menjadi partai koalisi pemerintah, sampai berakhirnya purna tugas pemerintah setelah pemilu 2024 nanti," kata Viva.
Klaim Airlangga soal KIB
Sebelumnya, Airlangga memastikan bahwa koalisi partai pendukung Presiden Jokowi akan tetap solid, kendati sejumlah partai di koalisi kini sudah membentuk koalisi lagi untuk menyongsong Pemilu 2024.
Diketahui. partai-partai yang membentuk koalisi itu ialah Golkar, PAN dan PPP yang membentuk koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Airlangga mengatakan pemerintah saat ini sangat solid karena didukung 82 persen suara gabungan partai di koalisi. Ia menegaskan tidak ada kerenggangan antara partai, walau Golkar, PAN dan PPP sudah membentuk koalisi lain lebih dulu.
"Tak ada perubahan. Tidak mungkin (renggang)," kata Airlangga di rumah dinas di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (15/5/2022).
Selain memastikan koalisi solid, Airlangga berujar bahwa kinerja pemerintah dengan koalisi juga tetap berjalan sangat efektif.
"Seluruh program bisa diakselerasi dan itu dibuktikan dengan akselerasi proyek strategis nasional dan penanganan pemulihan ekonomi yang berjalan baik," kata Airlangga.
Berita Terkait
-
Koalisi Indonesia Bersatu Belum Bahas Sosok Capres, Waketum PAN: Keputusan Yang Diambil Bulat, Mufakat, Tidak Lonjong
-
Pertemuan Ketum Golkar, PAN dan PPP Berpeluang Bikin Pilpres 2024 Diikuti Tiga Paslon
-
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, DPW PPP Sumsel Tunggu Instruksi Pusat: Ini Babak Baru bagi PPP
-
Alasan Demokrat Masih Pikir-pikir Gabung Koalisi Indonesia Bersatu Bareng PAN, Golkar Dan PPP
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
Terkini
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
-
Pendaftaran TKA SD dan SMP 2026 Dibuka: Cek Jadwal dan Link Latihan Soalnya
-
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp300,86 Triliun Sepanjang 2025
-
Wakil Kepala BGN Bantah Anggaran MBG dari Potongan Dana Pendidikan: Saya Sudah Tanya Menkeu
-
Jaksa Agung Peringatkan Penegakan Hukum Bisa Lumpuh, Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun