Suara.com - DPP Partai Demokrat masih pikir-pikir untuk ikut bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar, PAN dan PPP. Pertimbangan itu didasarkan keinginan Demokrat yang ogah ada pembelahan masyarakat seperti Pilpres sebelumnya.
Karena itu yang masih menjadi pertimbangan Demokrat ialah pembentukan koalisi lain sebagai poros baru.
"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru, dengan tetap pada pandangan menghindari hanya terbentuknya dua poros agar tak melanggengkan pembelahan di masyarakat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Minggu (15/5/2022).
Menurut Kamhar, Partai Demokrat memiliki kesamaan pandang dengan tiga partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Kesamaan itu ialah komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024.
"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya. Ini selalu ditegaskan Mas Ketum AHY pada berbagai kesempatan," ujar Kamhar.
Sementara itu seiring dimulainya tahapan menuju Pemilu 2024, Kamhar berharap agar pada Pemilu yang terjadi pendewasaan politik.
"Dengan tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan dan menempatkan kontestasi politik sebagai kawan bertanding bukan sebagai musuh. Cara pandang seperti ini yang mesti dipedomani agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara demokratis dalam suasana yang sejuk," ujar Kamhar.
Diketahui, Golkar, PPP, dan PAN membentuk koalisi "Indonesia Bersatu" setelah pimpinan masing-masing partai, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan bertemu di Jakarta, Kamis (12/5).
"Bersatu" yang jadi nama koalisi merupakan gabungan dari nama logo masing-masing partai, yaitu Beringin (Golkar), Surya/Matahari (PAN), dan Baitullah/Ka'bah (PPP).
Baca Juga: PAN Akui Tidak Agenda Tersembunyi di Koalisi Indonesia Bersatu: Tetap Setia Pemerintah
Berita Terkait
-
PAN Akui Tidak Agenda Tersembunyi di Koalisi Indonesia Bersatu: Tetap Setia Pemerintah
-
Koalisinya Dinilai Arahan Istana, Sekjen PAN: Tak Ada yang Mengarahkan, Setiap Partai Independen
-
Koalisi Golkar, PPP dan PAN Dinilai Hanya Alat Bargaining Politik Reshuffle Kabinet
-
Tiga Partai Berkoalisi, Pengamat: Pertanyaannya, Apa Ini Arahan dari Istana?
-
Tiga Partai Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen PAN: Tak Ada Inisiator Tunggal
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
7 Fakta Viral Warga Sumsel di Kamboja, Mengaku Dijual dan Minta Pulang ke Palembang
Terkini
-
Tragis! Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Pesing, Jakarta Barat
-
Patra M Zen: Blending Jadi Oplosan? Fakta Mengejutkan di Sidang Kasus BBM Anak Riza Chalid
-
Tak Hanya Ngaji, Pesantren Diminta Bekali Kapasitas Tambahan Agar Santri Juga Siap Kerja
-
Harga Cabai di Jakarta Sedang 'Pedas' Sekali, Pramono: Dua Minggu ke Depan Pasti Normal
-
Hapus Budaya Seremonial dan Pangkas Perjalanan Dinas, Prabowo Klaim Hemat Rp 280 T dalam 3 Bulan
-
Misi Damai dan Ekonomi di Washington: Prabowo Sebut RI Teman Sejati AS
-
Awal Ramadan, Satgas Saber Pangan Temukan Sejumlah Komoditas Masih Dijual di Atas HET
-
Terjerat Kasus Narkoba, Eks Kapolres Bima Kota Jalani Sidang Etik: Terancam Penjara Seumur Hidup
-
Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
-
Cari Mitra Jangka Panjang di Washington, Prabowo Garansi Good Governance dan Supremasi Hukum