Suara.com - DPP Partai Demokrat masih pikir-pikir untuk ikut bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar, PAN dan PPP. Pertimbangan itu didasarkan keinginan Demokrat yang ogah ada pembelahan masyarakat seperti Pilpres sebelumnya.
Karena itu yang masih menjadi pertimbangan Demokrat ialah pembentukan koalisi lain sebagai poros baru.
"Tentu mesti ada penjajakan dan pembicaraan lebih lanjut untuk sampai pada keputusan ikut bergabung atau membentuk poros baru, dengan tetap pada pandangan menghindari hanya terbentuknya dua poros agar tak melanggengkan pembelahan di masyarakat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Minggu (15/5/2022).
Menurut Kamhar, Partai Demokrat memiliki kesamaan pandang dengan tiga partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Kesamaan itu ialah komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024.
"Kami memiliki kesamaan pandangan dan komitmen untuk menghindari pembelahan pada 2024 nanti agar tak hanya terbentuk dua poros yang bisa kembali memicu dan melanggengkan pembelahan di masyarakat seperti pengalaman pemilu sebelumnya. Ini selalu ditegaskan Mas Ketum AHY pada berbagai kesempatan," ujar Kamhar.
Sementara itu seiring dimulainya tahapan menuju Pemilu 2024, Kamhar berharap agar pada Pemilu yang terjadi pendewasaan politik.
"Dengan tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan dan menempatkan kontestasi politik sebagai kawan bertanding bukan sebagai musuh. Cara pandang seperti ini yang mesti dipedomani agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan secara demokratis dalam suasana yang sejuk," ujar Kamhar.
Diketahui, Golkar, PPP, dan PAN membentuk koalisi "Indonesia Bersatu" setelah pimpinan masing-masing partai, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan bertemu di Jakarta, Kamis (12/5).
"Bersatu" yang jadi nama koalisi merupakan gabungan dari nama logo masing-masing partai, yaitu Beringin (Golkar), Surya/Matahari (PAN), dan Baitullah/Ka'bah (PPP).
Baca Juga: PAN Akui Tidak Agenda Tersembunyi di Koalisi Indonesia Bersatu: Tetap Setia Pemerintah
Berita Terkait
-
PAN Akui Tidak Agenda Tersembunyi di Koalisi Indonesia Bersatu: Tetap Setia Pemerintah
-
Koalisinya Dinilai Arahan Istana, Sekjen PAN: Tak Ada yang Mengarahkan, Setiap Partai Independen
-
Koalisi Golkar, PPP dan PAN Dinilai Hanya Alat Bargaining Politik Reshuffle Kabinet
-
Tiga Partai Berkoalisi, Pengamat: Pertanyaannya, Apa Ini Arahan dari Istana?
-
Tiga Partai Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen PAN: Tak Ada Inisiator Tunggal
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ini Sudah Jadi Teror! DPR Dukung Aparat Tembak Begal di Tempat
-
DPR Bantah Menteri HAM Soal Larangan Tembak Begal: Polisi Tak Boleh Ragu Bertindak
-
Bukan Hantu atau Begal! Pocong Bikin Resah Warga Ciputat Tiap Malam Ternyata Pengamen
-
Perintah Kapolda Lampung Tembak Begal di Tempat Berpotensi Jadi Pembunuhan di Luar Hukum
-
Prabowo Target 100 GW PLTS dalam Tiga Tahun: Seberapa Siap Indonesia Mewujudkannya?
-
Ravio Patra Bongkar Temuan 34 CCTV di Sidang Praperadilan Andrie Yunus
-
Pemerintah Indonesia - Republik Korea Teken Kerja Sama Perkuat Pemerintah Digital
-
Kacau Balau di Jam Sibuk! Jalur Senen Tersumbat KA Anjlok, KRL Cikarang Kena Imbas
-
Bau Amis 'Lokalisir' Kasus Andrie Yunus, Kuasa Hukum Desak Polda Metro Jaya Ambil Alih
-
Setelah 28 Tahun Reformasi, Guru Besar UI Nilai Keadilan Masih Jauh dari Harapan