Suara.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus berupaya memberikan pelayanan pengasuhan anak usia dini yang holistik integratif. Salah satu caranya adalah melakukan kerja sama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) Prodi Magister Psikologi Sains.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, semua sisi kebutuhan anak usia dini harus dipenuhi. Salah satunya terpenuhinya pertumbuhan sosial emosi pada anak sejak usia dini. Dia meyakini, kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas tenaga pendidik guna menghadapi masa literasi dan perkembangan sosio emosi anak usia dini.
"Para guru ini memiliki peran yang sangat besar. Bahwa apa yang dilakukan guru pada anak-anak dan perilaku guru disadari atau tidak akan memberikan pengaruh kepada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan guru pada saat proses belajar," kata Ikfina di Pendopo Graha Majatama, Sabtu, (21/5/2022).
Kata Ikfina, perkembangan sosio emosi pada manusia, selain pendidikan orang tua namun juga tidak bisa lepas dari pendidikan yang diterima saat masih usia dini di sekolah. Untuk itu sangat penting bagi tenaga pendidik memahami karakteristik pada diri setiap anak-anak.
"Hari ini khusus kita mengundang pendidik anak usia dini untuk memahami terkait perkembangan sosial anak. Proses normalnya itu bagaimana, apa saja yang mempengaruhi, ketika terjadi gangguan itu tanda-tandanya apa dan kemudian apa yang harus dilakukan," imbuhnya.
Menurut Ikfina, gangguan yang dialami pada anak-anak, akan selalu membekas hingga mereka dewasa. Sehingg, lanjut Ikfina pembangunan sosio emosi yang baik pada anak usia dini tentunya akan menghasilkan karakteristik manusia yang baik pula, begitu pun sebaliknya.
"Jadi hari ini itu semacam evaluasi tapi juga ada semacam peningkatan kapasitas untuk tenaga pendidik. Dari hasil evaluasi ini nantinya akan ada tindak lanjut kerjasama dengan Prodi Magister Psikologi Sains Ubaya," jelas Ikfina.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menuturkan, kerja sama dengan Prodi Magister Psikologi dan Sains Ubaya ini sebenarnya tidak hanya soal peningkatan tenaga pendidik dalam perkembangan sosio emosi anak usia dini. Namun juga terkait dengan pendidikan praliterasi.
"Kita tahu anak usia dini itu belum saatnya diajarkan baca tulis tetapi para pendidik harus menyiapkan dia untuk mempunyai kemampuan dia untuk praliterasi dan itu ada tahapannya. Sehingga ketika dia masuk pada masa literasi dia sudah siap, kemudian yang kedua hari ini terkait dengan perkembangan sosio emosi anak-anak," ucap Ikfina.
Dari kedua evaluasi yang dilakukan ini nantinya akan dijadikan sebuah media yang akan dirumuskan oleh tim dari Ubaya guna menghasilkan metode pendidikan anak usia dini yang sesuai untuk Kabupaten Mojokerto. Dari rumusan itu, tim Ubaya akan memberikan pendidikan peningkatan kapasitas tenaga pendidik anak usia dini di Bumi Majapahit.
"Jadi nanti dari Ubaya akan menghasilkan trainer, dan trainer itu yang akan kita tindak lanjuti agar bisa menularkan kepada semua lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Mojokerto. Jadi nanti ada dua TOT, yakni praliterasi dan sosio emosi anak-anak usia dini," kata Ikfina.
Ikfina berharap, dari kegiatan ini menghasilkan output yang maksimal. Sebab, pemantauan perkembangan sosio emosi pada anak ini sangat sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Mojokerto. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar perkembangan sosio emosi anak bisa bisa lebih baik.
"Para guru ini kita harapkan menjadi agen perubahan untuk para orang tua. Karena apa, saat ini mungkin banyak orang tua yang belum paham, pentingnya peran mereka terhadap emosi sosial pada anak-anak," tukas Ikfina.
Sementara itu, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 400 tenaga pendidik anak usia dini dari KBTK, PAUD, SPS, serta IGRA baik secara offline maupun online. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam ini juga dipantau langsung Plt Kepala Dindik Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.
Berita Terkait
-
Kecelakaan Maut Tol Surabaya-Mojokerto, Mabes Polri Turun Tangan Investigasi Kasus
-
Tak Ada Jejak Pengereman, Bus Tabrak Guardrail Sebelum Kecelakaan di Tol Surabaya-Mojokerto
-
14 Orang Tewas Dalam Kecelakaan Bus Maut, Gubernur Khofifah Terpukul
-
4 Rest Area Tol Mojokerto yang Bisa Disinggahi untuk Istirahat, Jangan Sampai Ngantuk saat Berkendara
-
Kisah 4 Keluarga Bu Titis, Liburan Sama-sama, Berakhir di Pembaringan Satu Liang Lahat
Terpopuler
- Berapa Tarif Hotman Paris yang Jadi Pengacara Nadiem Makarim?
- Upgrade Karyamu! Trik Cepat Bikin Plat Nama 3D Realistis di Foto Miniatur AI
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Pelatih Irak Soroti Kerugian Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 6 Cara Buat Foto Miniatur Motor dan Mobil Ala BANDAI dengan AI yang Viral di Medsos!
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Rp 2 Jutaan Terbaik September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs Redmi 14C, Bagus Mana?
-
E-Commerce RI Dikuasai 4 Raksasa, Menko Airlangga Minta Mendag Perhatikan Platform Kecil
-
Kim Jong Kook Menikah Diam-Diam! Netizen Cari Identitas Istrinya yang Masih Misterius
-
Usai Habiskan Rp13 T Demi Bangun Bandara Dhoho Kediri, Kini Gudang Garam PHK Massal Buruh Pabriknya
Terkini
-
4.800 Dilepas, Menko Yusril Sebut 583 Orang Terkait Demo Rusuh Tetap Diproses: Ini Bukan Kezaliman
-
Nomor Ponsel Mendiang Gembong PDIP Dibajak OTK, Dipakai Nipu Minta Transfer Rp10 Juta
-
DPR Usul Batasi Kesempatan Calon Hakim Agung, KY Jamin Seleksi Bebas 'Titipan'
-
Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani dengan Jejak Mentereng
-
Dikubur Satu Liang, 2 Pembunuh Satu Keluarga di Indramayu Tertangkap, Apa Motifnya?
-
Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Sore Ini, Budi Arie: Kita Kerja Saja Mengurus Rakyat
-
Sri Mulyani Dicopot, Menkeu Disebut Bakal Diduduki Purbaya Yudhi Sadewa
-
Nasib 3,1 Juta Ha Lahan Sawit Sitaan Dipertanyakan, DPR Cecar Kementerian ATR/BPN
-
Motif Mutilasi Mojokerto: Konflik Hubungan Tidak Sah dan Tekanan Ekonomi
-
Potret Primus Yustisio Ngaji di KRL, Gaya Merakyat di Tengah Sorotan Tunjangan Fantastis DPR