Benarkah Ibu Kota Negara Baru Nusantara Rawan dari Serangan Udara?

Suara.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar. Benarkah?

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pun angkat bicara.

Menurut Panglima TNI, TNI masih memiliki kekurangan jika dilihat dari aspek alutsista.

Bukan hanya dari sisi matra udara, melainkan juga matra darat dan laut.

"Memang kalau dilihat dari alutsista, kita memang masih kurang banyak sekali. Bukan hanya di udara, tapi juga di matra darat dan matra laut," kata Andika di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin.

Hanya saja TNI berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang telah melakukan pengadaan alutsista semaksimal mungkin.

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini, pemerintah telah berusaha memberikan yang terbanyak sesuai dengan kondisi keuangan negara yang ada.

"Tapi yang jelas tidak ada pemerintah yang kemudian tidak berusaha maksimal dalam memberikan anggaran, termasuk pemerintah presiden saat ini," kata Andika.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.

Baca Juga: 10 Oknum Prajurit TNI Menjadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Bupati Langkat

"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara," kata Andi saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5).

Oleh karena itu, Andi meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar IKN perlu diperkuat.

Dia menambahkan pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan.

"Selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat dengan mengandalkan strategi pertahanan mendalam (in-depth defense)," kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) ini.

Paradigma itu dinilai tidak lagi optimal karena tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi IKN Nusantara. (Antara)