Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berbicara mengenai rencana pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Ia meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pencabutan PPKM.
Walau meminta PPKM dicabut, namun Puan berpesan agar pencabutan tersebut diiringi dengan strategi yang matang. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan euforia yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona.
“Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di tengah masyarakat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Putri Megawati Soekarnoputri ini menilai kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah mulai terkendali. Meski demikian, tetap perlu dipikirkan perencanaan yang matang agar masyarakat waspada dengan virus corona yang masih ada.
“Kita semua harus bisa memahami bahwa Covid-19 masih ada di tengah-tengah kita. Harus ada antisipasi yang dilakukan supaya masyarakat tetap waspada terhadap virus ini manakala kebijakan PPKM dicabut,” pesan Puan.
Puan mengingatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini belum resmi mencabut status pandemi virus corona di dunai. Karena itu, sebaiknya pemerintah terus bekerja sama dengan pakar dan epidemiologi untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.
“Temukan formula yang tepat sehingga saat PPKM nanti dicabut, maka masyarakat sudah siap dan memahami bagaimana agar tetap hati-hati dan waspada menjalankan aktivitas mereka sehari-hari,” ucap Puan.
Dia mengatakan tidak ingin pencabutan PPKM membentuk pola pikiran bahwa Indonesia sudah bebas dari Covid-19. Pasalnya, pemikiran itu justru berpotensi memicu lonjakan kasus Covid-19.
"Karena kurangnya kewaspadaan terhadap hal itu akan memicu lonjakan kasus,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.
Baca Juga: Tok, Balikpapan Masih PPKM Level 1, Sebut Banyak Pelonggaran
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat menghadapi pelonggaran aturan, termasuk psikologis masyarakat yang tentunya tidak lagi sama dengan sebelum pandemi COVID-19 melanda.
“Bagaimana memunculkan psikososial masyarakat terhadap kebiasaan baru setelah adanya COVID-19. Jangan sampai ada gesekan terjadi karena kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi era kehidupan baru pascapandemi,” lanjutnya.
Dia meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR terkait rencana pencabutan PPKM. Puan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang bisa terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Pandemi COVID-19 masih menimbulkan ketidakpastian, virus masih terus bermutasi. Kita perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang kasusnya kembali meningkat ketika mulai melakukan pelonggaran secara masif,” katanya.
Terlepas dari itu, Puan merasa bersyukur karena kini banyak daerah yang mengalami peningkatan status PPKM. Ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Dengan kesadaran untuk terus mewaspadai penyebaran COVID-19, saya optimistis situasi kita akan semakin membaik dan Indonesia akan lebih cepat menuju endemi COVID-19,” ujar Puan. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Tok, Balikpapan Masih PPKM Level 1, Sebut Banyak Pelonggaran
-
Puan: Harus Ada Strategi Matang Pencabutan PPKM Agar Tak Timbulkan Euforia
-
Benarkah Bill Gates Dalang di Balik Wabah Cacar Monyet? Ini Faktanya
-
Epidemiolog: Ancaman Pandemi ke Depan Semakin Sering
-
Puan Bicara Soal Pencabutan PPKM: Harus Ada Strategi Matang
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg