Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali membuat aksi kontroversi saat rapat Paripurna pada Selasa (24/5/2022). Namun ini bukan pertama kontroversi Puan Maharani terjadi.
Sebelumnya, Puan pernah melakukan beberapa tindakan yang menuai kritik dan pro kontra di masyarakat. Apa saja kontroversi Puan Maharani?
Merangkum dari berbagai sumber, berikut kontroversi Puan Maharani yang menimbulkan polemik.
1. Puan Maharani Matikan Mikrofon Anggota DPR
Baru-baru ini Puan Maharani kembali mematikan mic ketika rapat di gedung DPR RI. Kejadian itu terjadi saat pada anggota DPR fraksi PKS, Amin AK yang sedang berbicara tentang sanksi bagi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Dilansir makassar.terkini.id--jaringan Suara.com, awalnya Puan Maharani akan menutup rapat karena sudah berlangsung tiga jam dan sudah memasuki waktu salat dzuhur.
Lalu Amin AK minta izin untuk menyampaikan interupsi. Puan pun memberikan waktu hanya satu menit.
Tapi Amin menawar, agar diberi waktu selama empat menit untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian pada pukul 13.42 WIB, Amin langsung menyampaikan interupsinya yang menyoroti kelemahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang seolah-olah mengizinkan zina atas dasar sexsual consent.
Amin juga menyinggung soal kekosongan hukum LGBT di Indonesia serta mengibaran bendera LGBT oleh Kedutaan Besar Inggris. Namun baru tiga menit berbicara, tiba-tiba mikrofon milik Amin langsung mati.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Maharani Bicara Rencana Pencabutan PPKM, Covid-19 Mereda?
Setelah itu, Puan langsung menutup rapat tersebut, tanpa memberikan penjelasan apapun pada anggota DPR RI fraksi PKS tersebut.
“Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna dewan hari ini,” kata Puan.
Aksi Puan Maharani mematikan mic sebenarnya bukan pertama kali ini dilakukan Puan saat rapat DPR RI. Kejadian serupa terjadi saat rapat RUU Cipta Kerja di Gedung Parlemen Senayan, Senin (5/20/2020).
Saat itu, anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho sedang mengajukan interupsi penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Video kejadian ini pun viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 7 detik itu terdengar Irwan mengatakan,"Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.." belum selesai Irwan menyuarakan pendapatnya, tiba-tiba suara Irwan tak terdengar.
2. Mengabaikan interupsi
Tag
Berita Terkait
-
Ketua DPR Puan Maharani Bicara Rencana Pencabutan PPKM, Covid-19 Mereda?
-
Puan: Harus Ada Strategi Matang Pencabutan PPKM Agar Tak Timbulkan Euforia
-
Puan Bicara Soal Pencabutan PPKM: Harus Ada Strategi Matang
-
Megawati Soekarnoputri Sudah Restui Duet Puan Maharani-Prabowo Subianto? Begini Respon Ketua Bappilu PDI P
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg