Suara.com - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi Indonesia terkait penanganan Pandemi Covid-19. Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menilai penanganan Pandemi Covid-19 menjadi bukti komitmen Indonesia dalam melakukan pemulihan.
Hal tersebut disampaikan Abdulla saat memberikan sambutan pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/5/2022).
"Ini merupakan bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan negara ke jalur pemulihan," kata Abdulla.
Hal senada juga disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Jane Mohammed. Ia mengapresiasi sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air sehingga konferensi GPDRR 2022 dapat digelar secara tatap muka dan aman. Ia juga memuji pencapaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
"Memvaksinasi populasi 270 juta adalah prestasi besar, dan kami memuji kepemimpinan Indonesia atas program vaksinnya untuk menjaga semua orang aman," ujar Amina.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya mengatakan Pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa hingga 6,3 juta orang.
Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi.
"Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan 'gas dan rem' untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi dan terbukti telah memberikan dampak baik," Jokowi.
Ketika berbicara di hadapan para delegasi, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan telah berhasil menyuntikkan sedikitnya 411,5 juta dosis vaksin.
Baca Juga: 3 Kapal Perang TNI AL Amankan Pelaksanaan GPDRR di Bali, Nelayan Tidak Boleh Mendekat
Dampaknya, kasus harian menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga baik.
"Kasus harian turun tajam dari 64,7 ribu saat puncak menjadi 345 kasus. Pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen dan inflasi di level aman 3,5 persen," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!