Suara.com - Aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% selama ini dinilai membuat politik menjadi transaksional. Regulasi tersebut juga menghambat calon potensial yang minim dukungan dana untuk tampil dalam pemilihan calon presiden.
Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai mengkritisi ambang batas tersebut pun dinilai menjadi sinyal baik untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (26/5/2022).
Sebagai informasi, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, belakangan menyebut PT 20% membuat politik menjadi transaksional. Hal itu disampaikan Zulhas usai mengikuti program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022).
“Bang Zul (Zulkifli Hasan) berarti mulai sadar. Kita ingin demokrasi dituntun dengan akal pikiran yang lurus,” ujar Rocky.
Menurut Rocky, keberadaan PT 20% sama saja membuat tiket menuju pencapresan menjadi sangat mahal. Ada potensi politik transaksional antara calon dengan partai politik agar dapat maju dalam kontestasi. Rocky menyebut PT 0% dapat menjadi solusi untuk lepas dari demokrasi yang transaksional.
“Karena tiket yang mahal, semua menjadi koruptor. Solusinya ya jangan pasang tiket,” kata dia.
Rocky mengatakan partai-partai yang mustahil mencalonkan figur sendiri karena terkendala PT 20% perlu melakukan gerakan politik agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan tersebut. Dia menilai MK bakal berpikir apabila partai seperti PAN dan PKB turun langsung ke MK untul melakukan judicial review.
“Partai-partai yang merasa enggak mungkin punya calon sendiri, ya persoalkanlah apa yang menghambat. Bang Zul dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) perlu bikin gerakan politik untuk ganggu MK agar bebas dari kedunguan. PT 0% perlu segera diproses secara bertahap dan konstitusional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky menilai bakal banyak yang menyambut dengan sukacita apabila PT 0% berhasil digolkan. Dia mencontohkan Ganjar Pranowo kini yang masih menjadi “tuna wisma” parpol meski berasal dari PDIP. Hal itu karena PDIP sejauh ini masih menunjukkan rasa enggan untuk mendukung Ganjar dalam pencapresan. Selain itu figur seperti Anies Baswedan, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil juga tak memiliki perahu sendiri untuk nyapres. “Boleh-boleh saja buzzer Pak Jokowi pengin Ganjar jadi presiden. Makanya itu start di nol persen. Saat ini saya lihat Pak Ganjar itu tuna netra politik, enggak bisa melihat kejernihan politik,” tukas Rocky.
Kontributor : Alan Aliarcham
Berita Terkait
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
-
Rocky Gerung Bongkar 'Sogokan Politik' Jokowi ke Prabowo di Balik Manuver Budi Arie
-
Rocky Gerung: Dengan Seizin Pak Jokowi, Maka Projo Akan Dihibahkan ke Gerindra
-
Rocky Gerung Kritik Pedas Menkeu Purbaya, Singgung Soal Elektabilitas
-
Rocky Gerung Sebut Menteri Keuangan 'Purbaya' Pura-Pura Banyak Gaya, Ini Maknanya!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting