Suara.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, dua orang dengan latar belakang Muslim menjadi menteri dalam pemerintahan federal yang oleh Perdana Menteri Anthony Albanese disebut "inklusif seperti Australia sendiri".
Ed Husic akan dilantik sebagai Menteri Industri dan Sains dalam kabinet PM Albanese, sementara Anne Aly ditugaskan dalam portofolio non-kabinet sebagai menteri urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pemuda.
Di Australia, menteri-menteri yang masuk dalam jajaran kabinet akan duduk di barisan depan kursi di parlemen atau lazim disebut Front Bench, berhadap-hadapan dengan menteri bayangan dari pihak oposisi.
Sementara itu ada pula menteri dan asisten menteri yang ditunjuk untuk portofolio tertentu tapi bukan anggota kabinet.
Ed Husic yang bernama lengkap Edham Nurredin Husic juga merupakan anggota DPR (House of Representatives) pertama yang berlatar belakang Muslim, terpilih sejak tahun 2010.
Pria kelahiran Sydney ini merupakan putra dari Hasib Husic, seorang imigran asal Bosnia yang tiba di Australia pada akhir tahun 1960-an.
Selama Partai Buruh menjadi oposisi dalam sembilan tahun terakhir, Ed Husic menjabat sebagai menteri bayangan dalam berbagai portofolio termasuk Sosial, Pertanian, dan Digital Ekonomi.
Sementara Dr Anne Aly merupakan politisi Partai Buruh dari Australia Barat, yang terpilih ke DPR Australia sejak pemilu sebelumnya.
Penunjukan Dr Anne disebut-sebut sebagai hasil kesepakatan di antara faksi-faksi dalam Partai Buruh, di mana perempuan kelahiran Mesir ini menjadi bagian dari faksi kiri.
Baca Juga: Tandingi Kunjungan Menlu Cina, Australia Kirimkan Menlu Wong ke Kepulauan Pasifik
"Jelas saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang menteri," katanya kepada wartawan.
Dr Anne tiba di Australia bersama keluarganya saat dia berusia dua tahun.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan jajaran pemerintahannya juga memecahkan rekor keterwakilan perempuan.
"Ini adalah jumlah perempuan terbesar yang pernah bertugas di kabinet Australia, dengan 10 perempuan di kabinet," kata PM Albanese.
Selama berada di oposisi, sebenarnya kabinet bayangan Partai Buruh memiliki jumlah pria dan perempuan yang sama.
Meskipun mengamankan mayoritas kursi majelis rendah (DPR), PM Albanese harus mencari beberapa pengganti untuk kementeriannya setelah mantan Menteri Bayangan Urusan Lingkungan Terri Butler dan mantan Menteri Bayangan Urusan Dalam Negeri Kristina Keneally kehilangan kursi mereka dalam Pemilu.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran