Suara.com - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan oleh sejumlah anggota parlemen dari partainya sendiri, Konservatif.
Dalam pemungutan suara pada Senin (06/06) malam waktu Inggris atau Selasa dini hari WIB, Johnson didukung oleh 211 anggota parlemen Partai Konservatif sementara 148 anggota parlemen menyatakan tidak mendukungnya.
Hasil pemungutan suara ini tidak cukup untuk memaksanya mundur sebagai perdana menteri. Meski demikian, banyak yang menilai otoritasnya sekarang melemah.
Berdasarkan aturan internal partai, tidak boleh ada lagi mosi tidak percaya kepada Johnson dalam 12 bulan ke depan.
Baca juga:
- Laporan rangkaian pesta di kantor PM Inggris saat lockdown Covid soroti 'kegagalan kepemimpinan'
- 'Tidak mau divaksin adalah kesalahan terbesar dalam hidupku' - penyesalan pasien Covid Inggris di rumah sakit
- 'Solusi kacamata berembun membantu saya melalui Covid' - Kisah laki-laki di Inggris mengubur cita-cita jadi pilot
Pemungutan suara dilakukan di Majelis Rendah Parlemen karena 15% anggota parlemen dari Partai Konservatif secara resmi meminta pemungutan suara mosi percaya.
Dari segi peraturan partai, setidaknya 54 dari 359 anggota parlemen Konservatif harus mengajukan permintaan pemungutan suara untuk mendepak Johnson sebagai ketua partai dan sekaligus sebagai perdana menteri.
Selama beberapa bulan terakhir, Johnson mendapat tekanan besar menyusul kemarahan terkait berbagai pesta di kantor pemerintah di Downing Street selama pemberlakuan karantina wilayah pandemi virus corona.
Johnson dan sejumlah pejabat lainnya dikenai denda atas keterlibatan mereka dalam skandal yang dikenal dengan nama partygate.
Baca Juga: Tolak Permudah Visa bagi Pengungsi Ukraina, Boris Johnson: Inggris Negara Murah Hati Tapi
Dalam laporan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat senior Sue Gray, digarisbawahi bahwa terjadi kegagalan kepemimpinan dengan adanya pesta-pesta itu ketika publik dilarang melakukannya.
Awalnya membantah, Johnson kemudian meminta maaf atas hal tersebut, namun dia berkelit kegiatan itu berkaitan dengan pekerjaan.
Salah seorang anggota parlemen dari partainya Johnson sendiri, Jesse Norman, mengungkapkan alasan dia memintanya mundur adalah karena Johnson memimpin "budaya pelanggaran peraturan dengan santai" di Downing Street No 10.
Di samping skandal partygate, para anggota parlemen dari Konservatif juga tidak setuju dengan kenaikan pajak yang ditempuh pemerintah dan langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani kenaikan biaya hidup.
Faktor-faktor tersebut dikhawatirkan akan mengalihkan suara pemilih dari Konservatif dalam pemilihan sela dan pemilu yang akan datang.
Peran Komite 1922
Di dalam Partai Konservatif terdapat komite yang sangat berpengaruh, disebut Komite 1922 . Tugasnya adalah memproses seleksi pemilihan pemimpin baru.
Jika anggota parlemen Konservatif ingin mengganti pemimpin yang berkuasa, maka tugasnya adalah mengumpulkan suara-suara yang memintanya.
Jika seorang pemimpin kalah dalam mosi percaya, dia akan diganti sebagai pemimpin Partai Konservatif dan sekaligus diganti sebagai perdana menteri.
Jika seorang pemimpin itu memenangkan mosi percaya, maka posisinya akan aman selama satu tahun sebelum bisa dilakukan upaya pemungutan suara lagi.
Pemungutan mosi sebelumnya di Konservatif:
Theresa May: Pendahulu Johnson menang dalam pemungutan mosi percaya dengan suara mayoritas 83 pada Desember 2018. Mosi diadakan berkaitan dengan kebijakan Brexit. Meskipun lolos, Theresa May mengundurkan diri sebagai perdana menteri enam bulan kemudian
Iain Duncan Smith: Menyusul spekulasi berbulan-bulan, dia kalah dalam mosi pada Oktober 2003 dan mengundurkan diri
John Major: Konservatif atau juga dikenal dengan nama Tory mengadakan pemilihan ketua pada 1995 sesudah John Major mundur sebagai pemimpin partai (tapi tidak mundur dari posisi perdana menteri) karena perpecahan partai terkait dengan Uni Eropa. Dalam pemilihan ketua, Major mengalahkan John Redwood, tapi kemudian kalah dalam pemilu tahun 1997
Margaret Thatcher: Mengundurkan diri sebagai PM pada 1990 setelah gagal meraih kemenangan mutlak dalam pemilihan ketua partai. Dia mengalahkan saingannya, Michael Heseltine dengan 204 suara melawan 152, tapi disarankan mundur oleh kabinetnya.
Berita Terkait
-
Gebrakan Menteri HAM Natalius Pigai di DPR: Singgung Intoleran hingga Usul UU Kebebasan Beragama
-
Kisah Tika, Pejuang Disabilitas yang Akhirnya Temukan 'Rumah' di Pabrik Rokok HS
-
Zaskia Adya Mecca Terima Undangan Sidang, Sampai Lokasi Bingung Gedung Pengadilan Militer Sepi
-
Tak Hanya Pedagang Kecil, BUMN Ini Juga Mulai Rasakan Kelangkaan Plastik
-
5 Mobil Hybrid 7 Seater yang Mudah Perawatan dan Awet Jangka Panjang
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
-
Memo Rahasia: Ayatollah Mojtaba Khamenei Kritis, Koma, Dirawat di Qom
-
FTSE Segera Umumkan Klasifikasi, IHSG Ditutup Terkoreksi
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
Terkini
-
Istri Ono Surono Ungkap Tak Diintimidasi Langsung Penyidik KPK, Tapi Diminta Matikan CCTV
-
Kabar Baik dari Iran, Kapal Tanker Indonesia Dapat Kemudahan Lewati Selat Hormuz
-
Andrie Yunus Disebut Jadi Simbol Suara Kritis Gen Z yang Hadapi Intimidasi dan Kekerasan
-
13 Jam Jelang Dibom AS, Kaum Muda Iran Bikin 'Tameng Manusia' di Pembangkit Listrik
-
KPK Cecar Istri Ono Surono 16 Pertanyaan Soal Suap Ijon Bekasi
-
Toilet Rusak Hingga Sofa Tak Layak, Rudy Masud Beberkan Alasan Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar
-
Lapas Nyaris Meledak! Kepala BNN Usul 54 Ribu Pengguna Narkoba Direhabilitasi Ketimbang Dipenjara
-
Gebrakan Menteri HAM Natalius Pigai di DPR: Singgung Intoleran hingga Usul UU Kebebasan Beragama
-
Komnas HAM Respons Aksi Protes Buntut Kasus Andrie Yunus, Bakal Surati Presiden dan DPR
-
Harga Kedelai di Jakarta Menggila Imbas Konflik Global, Warga Diimbau Mulai Lirik Urban Farming