Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyoroti adanya bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dikibarkan saat deklarasi dukungan terhadap Gubernur Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mendatang. Riza mengingatkan kepada penyelenggara nantinya bisa berurusan dengan aparat hukum.
"Tentu kalau ada organisasi yang terlarang mengibarkan simbol-simbol organisasi terlarang nanti berurusan dengan aparat hukum," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Diketahui, pada 19 Juli 2017 lalu organisasi HTI telah dibubarkan dan dilarang untuk kembali beroperasi oleh Pemerintah. Segala bentuk kegiatan yang melibatkan simbol dan atribut HTI akan dianggap melanggar hukum.
Riza kemudian minta masyarakat untuk tetap mengacu pada aturan dalam setiap kegiatan politik.
"Kan kita sudah jelas ada yang boleh ada yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh ya jangan dilaksanakan itu melanggar hukum," jelasnya.
Politisi Gerindra itu juga menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam acara itu. Riza mengatakan, Pemprov merupakan instansi pemerintah yang tidak pernah menyatakan dukungan pada siapapun. Apalagi untuk acara yang bersifat politik.
"Pemprov kita ini kan organisasi pemerintah, jadi tidak ikut dalam dukung mendukung, kita harus independen mandiri dan netral," kata Riza.
"Namanya pemerintah pusat sampai daerah itu tidak berpolitik praktis," tambahnya menjelaskan.
Kendati demikian, Riza mengaku tak mempermasalahkan adanya dukungan pada siapapun untuk maju ke kontestasi politik. Menurutnya hal itu merupakan hak setiap warga negara.
Baca Juga: Mirip FPI Reborn, Kubu Rizieq Sebut Peserta Deklarasi Anies Presiden Bisa Coreng FPI yang Asli
"Kita hormati, itu hak warga, negara kira negara yang demokratis, sejauh ini pemilu baik, kita berharap Pemilu nanti kita bisa lebih baik lagi," tuturnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan pada siapapun yang ingin menyatakan dukungan bersifat politik harus tetap mengikuti aturan.
"Jadi kami menyikapi dukung mendukungnya sesuai dengan aturan dan ketentuan," pungkasnya.
Dukung Anies
Sebelumnya kelompok massa yang menamakan diri sebagai Majelis Sang Presiden menggelar acara bertajuk "Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2024-2029". Acara tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Presiden Republik Indonesia 2024.
Acara berlangsung di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Ada sedikit ketegangan ketika acara hendak dimulai lantaran ada empat bendera yang diduga sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di atas panggung acara.
Berita Terkait
-
Polisi Periksa Beberapa Saksi Terkait Pengibaran Bendera HTI Dalam Deklarasi Dukung Anies Baswedan Capres 2024
-
Mirip FPI Reborn, Kubu Rizieq Sebut Peserta Deklarasi Anies Presiden Bisa Coreng FPI yang Asli
-
Dugaan Pengibaran Bendera HTI di Deklarasi Anies Capres, Polisi: Sedang Pendalaman
-
Kekayaan Anies Baswedan Naik Dua Kali Lipat Sejak Jadi Gubernur DKI Jakarta
-
Ada Massa Peserta Deklarasi Anies Baswedan Ngaku Eks FPI, Aziz Yanuar: Ada Agenda Apa Ini?
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
-
Aksi Mahasiswa Dibatasi hingga UOB Plaza, Polda Metro Siagakan 9.242 Personel
-
Jelang Demo Mahasiswa Hari ini, 21 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap Polisi
Terkini
-
Daftar HP Samsung yang Tak Lagi Dapat Security dan Android Update Tahun Ini
-
Rupiah Takluk Lawan Dolar AS Hari Ini di Level Rp17.844
-
"Paket Santet" Hadirkan Teror Lewat Kiriman Online dan Dendam Masa Lalu
-
Detik-detik Kapolsek dan Danramil Cicalengka Dipukuli Peserta Karnaval, Pelaku Ditangkap
-
Perpres Ojol Masuk Tahap Finalisasi, DPR dan Pemerintah Masih Berkoordinasi
-
56 Ribu Anak Sleman Diskrining Kesehatan: Hipertensi, Prediabetes hingga Depresi Berat Ditemukan
-
Gejolak Aceh-Papua Dinilai Bukan Kebetulan, Negara Disebut Gagal Pahami Akar Masalah
-
Gus Yaqut Bantah Rugikan Negara! Kebijakan Kouta Haji Diklaim Jadi Penyelamat Fiskal
-
DPR Setuju Bahas RAPBN 2027, Anggaran MBG Jadi Sorotan
-
Pascagempa, Sejumlah Bandara di Flores Masih Batalkan Penerbangan