Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat usai diguncang gempabumi berkekuatan magnitudo (M) 5,8 pada Rabu (8/6/2022) kemarin siang.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, selama masa tanggap darurat pemerintah akan melakukan pendataan korban hingga bangunan yang rusak.
"Kami tetapkan tanggap darurat satu sampai tiga minggu, disitu akan dilakukan pendataan rumah-rumah yang rusak, apakah hanya 70 rumah atau lebih," kata Suharyanto dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (9/6/2022).
Sejauh ini, tercatat sudah ada 17 orang yang luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan, serta kerugian materi yang tercatat sudah ada 70 rumah rusak berat.
"Alhamdulillah tidak ada masyarakat yang meninggal dunia," tegasnya.
Dia memastikan, setelah didata, bangunan-bangunan rumah warga yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah menggunakan anggaran pemerintah.
"Untuk yang rusak berat pemerintah mengeluarkan anggaran Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, rusak ringan Rp10 juta," tegasnya.
"Nanti kita akan koordinasi dengan Gubernur, kalau pemerintah provinsi bisa untuk yang rusak ringan, ya kami yang rusak berat, tapi kalau tidak bisa, nanti kita bicarakan," tutur Suharyanto.
Pada kesempatan ini, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik kepada warga berupa tenda pengungsi 10 unit, makanan tambahan gizi 174 paket, paket perlengkapan bayi 110 paket, perlengkapan keluarga 68 paket, masker 3.600 lembar, kantong jenazah 65 lembar, selimut 500 buah, matras 300 buah dan rendang 300 paket.
Baca Juga: Pengungsi Gempa Mamuju di Kompleks Stadion Kekurangan Tenda Darurat
Berita Terkait
-
Tiga Kali Gempa Susulan di Mamuju, BNPB Minta Warga Kembali ke Rumah
-
11 Ribu Warga Mamuju Mengungsi ke Stadion Manakarra
-
Kemensos Gerak Cepat Berikan Bantuan untuk Korban Gempa di Mamuju
-
Kondisi Mamuju Hari Ini: 70 Rumah Rusak Pasca Gempa Bumi Mamuju 5,8 M
-
Sebanyak 70 Rumah Warga Rusak Akibat Gempa M 5,8 di Mamuju
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara