Suara.com - Presiden Volodymyr Zelensky sempat menyatakan Ukraina butuh bantuan senjata anti rudal untuk melawan gempuran Rusia. Mengenai itu, NATO langsung menggelar rapat untuk membahas tambahan pasokan senjata ke Ukraina.
Puluhan menteri pertahanan anggota NATO dan dari sejumlah negara lainnya dijadwalkan akan bertemu di Brussels pada Rabu (15/6/2022) untuk membahas pengiriman senjata ke Ukraina. Hal ini disampaikan oleh pejabat Amerika Serikat (AS).
Pertemuan itu digelar setelah Kiev meminta sejumlah besar senjata tambahan untuk menghadapi pasukan Rusia di wilayah timur Ukraina.
Berdasarkan penasihat presiden, Mykhailo Podolyak, Ukraina membutuhkan 1.000 howitzer, 500 tank dan 1.000 pesawat nirawak (drone), dan senjata berat lain.
Negara-negara Barat sendiri telah menjanjikan senjata-senjata standar NATO. Di antaranya roket-roket canggih buatan AS. Walau begitu, senjata-senjata tersebut memerlukan waktu untuk dikirim ke Ukraina.
Ukraina telah menuntut konsistensi dukungan Barat, khususnya ketika cadangan senjata dan amunisi mereka yang berasal dari era Soviet semakin menipis.
Adapun pertemuan para menteri pertahanan NATO akan dipimpin oleh Menhan AS, Lloyd Austin.
Itu adalah pertemuan ketiga dari hampir 50 negara untuk membahas dan mengoordinasikan bantuan ke Ukraina. Pertemuan luring sebelumnya digelar di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman pada April lalu.
"Rusia belum menyerah dalam perang ini, meski kemajuannya sediki. Apa yang kita lihat adalah operasi Rusia yang bertahap, lambat dan sedikit demi sedikit," kata seorang pejabat pertahanan AS.
Baca Juga: Butuh Bantuan Negara Lain, Presiden Zelensky Ungkap Ukraina Kalah Secara Menyakitkan Perangi Rusia
"Jadi pertanyaannya adalah apa yang diperlukan Ukraina untuk melanjutkan keberhasilan mereka sejauh ini dalam memperlambat dan menghalangi tujuan Rusia, dan itulah fokus utama bagi para menhan," lanjutnya.
Para pejabat AS berharap keputusan tentang tambahan senjata ke Ukraina bisa dibuat dalam beberapa hari ke depan.
Sebagai informasi, Amerika Serikat telah berkomitmen untuk memberikan bantuan keamanan untuk Ukraina senilai 4,6 miliar dolar (Rp67,82 triliun), sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari.
Bantuan itu termasuk senjata artileri seperti howitzer dan senjata jarak jauh seperti sistem peluncur roket HIMARS.
Hadir dalam pertemuan di Brussels itu adalah asisten menteri luar negeri AS untuk urusan politik-militer, Jessica Lewis, yang memberikan arahan kebijakan untuk keamanan internasional, perdagangan senjata dan bantuan keamanan.
Lewis mengatakan dalam wawancara dengan Reuters, negara-negara sekutu AS dapat meminta banyak peralatan militer untuk membantu melengkapi senjata yang dikirim ke Ukraina.
Berita Terkait
-
Butuh Bantuan Negara Lain, Presiden Zelensky Ungkap Ukraina Kalah Secara Menyakitkan Perangi Rusia
-
Presiden Zelenskyy Umumkan Kekalahan Ukraina: Kami Butuh Senjata Antirudal
-
Perang Rusia-Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskiyy: Ukraina Butuh Senjata Antirudal
-
5 Kontroversi Mendag Lutfi yang Kini Diisukan Kena Reshuffle
-
Putin Memecat Wakil Kepala Badan Federal Rusia Akibat Mengkritik Invasi Ukraina
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo