Suara.com - Indonesia mulai mitigasi tanggulangi krisis air bersih dan pangan. Sebab kini dunia internasional sedang menghadapi tantangan perubahan iklim, seperti krisis air bersih dan pangan.
Hal itu dijelaskan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Mohammad Zainal Fatah.
"Untuk menanggulangi krisis air bersih dan pangan tersebut, pemerintah mulai melakukan mitigasi, salah satunya membangun infrastruktur untuk mengatur kecukupan air bersih dan pangan di Tanah Air," katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) seperti dikutip dalam rilis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Selasa.
Kebutuhan air global terus meningkat, bahkan mencapai 55 persen sampai tahun 2050.
Oleh karena itu, melalui Kementerian PUPR, pemerintah mulai membangun beberapa infrastruktur untuk mengatur kecukupan pangan dan air di Indonesia.
Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi peningkatan kebutuhan air tersebut, seperti perubahan sistem pertanian, tata kelola kota, dan gaya hidup.
“Kebutuhan air meningkat, namun ketersediaan air bersih semakin menipis," ujarnya.
Banyak sungai dan danau yang tercemar. Namun, secara keseluruhan Indonesia masih pada tahap aman yang dilambangkan dengan warna hijau.
Hanya saja, untuk beberapa daerah di Jawa dan Sulawesi sudah menjadi daerah berwarna kuning.
Baca Juga: Cara Taiwan Memperbaiki Krisis Pangan di Tengah Ancaman Iklim Dunia
"Ini yang perlu kita waspadai ke depannya,” ucapnya.
Untuk menanggulangi krisis air, kata Zainal, PUPR telah membangun bendungan. Hujan yang terjadi di Indonesia dapat menghasilkan 2,73 triliun meter kubik air per tahun, namun yang bisa dimanfaatkan sebagai air bersih dan layak konsumsi tidak sebanding dengan yang dihasilkan dari air hujan.
Kondisi ini, lanjutnya, tertinggal dari Amerika Utara yang mampu menampung cadangan air sebanyak 6.000 meter kubik air per tahun atau Australia yang mampu menyimpan air sebanyak 4.700 meter kubik air per tahun.
Pembuatan bendungan ini akan menjadi solusi pemerintah untuk menjaga ketersediaan air bersih di Indonesia. Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 20 bendungan.
"Rencananya kami membangun 61 bendungan sampai tahun 2024. Selain untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah juga telah menetapkan daerah produksi pangan yang bertujuan untuk menyokong kebutuhan pangan daerah maupun nasional,” kata Zainal.
Menyinggung respons masyarakat terkait pembangunan yang masif, ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki empat peran utama, yakni sebagai lintas sejarah peradaban di masa mendatang, peningkatan daya saing dengan negara lain, dengan banyaknya infrastruktur diharapkan bisa memudahkan akses antardaerah dan mempererat persatuan bangsa, dan pemerataan keadilan sosial.
Berita Terkait
-
Konflik Timur Tengah, Ketua DPRD DKI Warning Potensi Krisis Pangan di Jakarta
-
Suhu Bumi Naik 75 Persen, Pakar UGM Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem hingga Krisis Pangan
-
Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya
-
Krisis Air Bikin Perempuan Kehilangan Akses Pendidikan, Bagaimana Hubungannya?
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi