Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan munculnya tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya polarisasi.
Hal itu disampaikan Mardani dalam catatannya mengenai benerapa poin yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya polarisasi di Pilpres 2024.
"Ada beberapa poin guna menghindari polarisasi pada Pemilu 2024, hal yang kerap dikhawatirkan berbagai pihak. Terbentuknya minimal tiga pasang Capres merupakan salah satu cara mencegah polarisasi," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).
Ia mengatakan, jika Pilpres 2024 hanya munculkan dua pasangan calon, maka politik adu gagasan dan karya malah kurang maksimal.
"Karena dengan lebih dari dua pasang calon, maka akan ada kontestasi karya dan gagasan," tuturnya.
Kemudian Mardani menyampaikan, penegak hukum juga harus berperan penting dalam hal ini. Terlebih harus bersikap adil dalam menindak pelaku yang melakukan pembelahan.
"Perhatikan juga pegiat dan konten sosmed agar lebih sejuk jauh dari menghasut atau memprovokasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan penggunaan buzzer untuk narasi megatif juga harus dicegah. Menurutnya, hal itu harus ada tindakan tegas yang diambil.
"Kurangi bahkan larang penggunaan buzzer untuk konten negatif dan tindak tegas mereka yang abai akan hal ini. Terakhir, tentu kita memerlukan contoh dari elit politik untuk menampilkan politik kompetisi yang sehat," tandasnya.
Baca Juga: Sebelum Gerindra Deklarasi pada Agustus, Prabowo Bakal Jawab Mau Nyapres Lagi atau Tidak di Rakernas
Berita Terkait
-
Belum Munculkan Nama, PAN Bantah KIB Kesulitan Usung Capres-Cawapres 2024
-
Sebelum Gerindra Deklarasi pada Agustus, Prabowo Bakal Jawab Mau Nyapres Lagi atau Tidak di Rakernas
-
CEK FAKTA: Benarkah Partai PKS Dibubarkan?
-
Bima Arya Ungkap Sejumlah Nama Masuk Bursa Capres PAN, Ada Anies, Ganjar, Ridwan Kamil Hingga Zulkifli Hasan
-
Parpol Pengusung Duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan di Pilpres 2024 Masih Gelap, Pengamat: PSI Aja Menolak
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'