Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Termasuk kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus dilakukan memakai aplikasi MyPertamina.
Banyak yang menilai kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone.
Di tengah huru-hara tersebut, sebuah potongan pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi.
Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan," tegas Jokowi dalam klip video yang diunggah oleh akun Instagram @ndorobei.official tersebut.
"Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," sambungnya, seperti dikutip Suara.com pada Sabtu (2/7/2022).
Jokowi menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.
"Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" kritiknya.
Karena itulah Jokowi mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Bikin Haru, Tahu Bapaknya Meninggal, TNI Ini Berlari dan Menangis Brutal Saat Sampai di Rumah
"Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop," ujar Jokowi menekankan.
Pada kesempatan itu Jokowi lantas menyambung pidatonya dengan rencana pemerintah mengajukan omnibus law kepada DPR RI, lantaran pernyataan ini memang disampaikan sebelum undang-undang sapu jagat tersebut bergulir di parlemen.
Video yang sejatinya diambil sejak 2019 lalu ini belakangan kembali viral menyusul berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan permintaan Jokowi untuk tidak membuat ruwet masyarakat.
Karena itulah, tak heran bila potongan video ini menuai banyak komentar yang didominasi sindiran.
"Bapak ini lagi mengkritik pemerintah ya .." sindir warganet.
"Jangan menyalahkan presidennya salahkan bawahannya yang seenak jidat bikin sengsara rakyat," komentar warganet lain.
Tag
Berita Terkait
-
Dampingi Presiden Jokowi ke Ukraina, Kehadiran Ibu Negara Iriana Jadi Simbol Perdamaian Dunia
-
MyPertamina Disebut Inovasi Dalam Bisnis, Kepala Kantor KPPU Kanwil V Balikpapan Manaek SM Pasaribu: Tetap Diawasi
-
Pelaku Berompi Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi Ditangkap
-
Ditantang Istri untuk Belanja ke Pasar dengan Uang Rp 15 Ribu, Suami Pulang Bawa Belanjaan Tak Terduga, Publik: Cerdas
-
Cara Menunjukkan Bukti Daftar MyPertamina Tanpa HP, Cukup Kasih Kode Ini
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus