Suara.com - Polda Metro Jaya menangkap pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial PS. Dia ditangkap terkait sindikat mafia tanah.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut PS ditangkap di Depok, Jawa Barat, pada Selasa (12/7/2022) malam.
"Saudara PS yang merupakan salah satu pejabat di BPN kota Jakarta telah kami tangkap di Depok," kata Hengki kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).
Hengki menyebut masih ada tersangka lainnya yang merupakan pejabat BPN. Kekinian penyidik diklaim tengah melakukan upaya penangkapan.
"Masih ada lagi tersangka lainnya yang notabene juga merupakan pejabat BPN yang akan segera kami lakukan penangkapan kembali," katanya.
Menurut penuturan Hengki, detail daripada peran tersangka akan diekspose dalam waktu dekat ini.
“Tentunya Keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak khususnya Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI yang terus berkoordinasi instens dengan kami penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,“ kata dia.
Terpisah, Kasubdit Harda Ditreskrimum AKBP Petrus Silalahi menyebut PS pernah menjabat sebagai Ketua Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di wilayah Jakarta. Pengungkapan dan penangkapan tersangka dalam kasus ini menurutnya dilakukan selama hampir satu bulan terakhir.
"Tersangka PS yang pada saat melakukan tindak pidananya, tersangka menjabat sebagai Ketua Adjudikasi PTSL di salah satu kantor BPN di wilayah kita Jakarta. Penangkapan yang dipimpin oleh Kanit 1 AKP Mulya Adhimara," ungkap Petrus.
Baca Juga: Aktivis 98 Ingatkan Tim Bentukan Jokowi Jangan Malah Untungkan Mafia Tanah
Sejauh ini, kata Petrus, Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya total telah menetapkan 20 orang tersangka sindikat mafia tanah. Sindikat ini diduga banyak melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Berita Terkait
-
Hadi Tjahjanto Sampaikan Peringatan Tegas: Kalau Ada Laporkan, Saya Berhentikan!
-
Menteri ATR Hadi Tjahjanto Datang ke Sumut Tinjau Objek Konflik Agraria: Saya Harus Turun ke Lapangan
-
Tanah Masyarakat Pemberian Jokowi dari Program PTSL di Jasinga Bogor Disita Satgas BLBI, DPR Minta Menteri ATR Soal Ini
-
Aktivis 98 Ingatkan Tim Bentukan Jokowi Jangan Malah Untungkan Mafia Tanah
-
Viral Cerita Warga Susahnya Urus Surat Roya di BPN Kota Bekasi, Wamen Raja Juli Langsung Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan