Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan sambut positif Malaysia hentikan sementara pintu penerimaan calon TKI. Menurut Indonesia, itu sebagai upaya melindungi TKI.
Pengiriman TKI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya.
Namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman calon TKI itu sendiri.
"Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, NTB, Selasa.
Sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
"Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.
"Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya.
Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya.
Baca Juga: Viral Pengemis Nekat Tiduran di Aspal sampai Lempar Pot ke Mobil Gegara Tak Diberi Uang
"Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.
Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
"Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Miris! Klub Malaysia Ogah Tampung 7 Pemain Naturalisasi Abal-abal
-
Media Malaysia Ikut Soroti Timnas Indonesia Cetak Sejarah di Piala Dunia U-17 2025
-
Korupsi Lintas Era Kemenaker Terbongkar, Kenapa Eks Sekjen Hery Sudarmanto Baru Terseret?
-
Makin Panas! Skandal Sepak Bola Malaysia, 7 Pemain Ilegal Seret FAM ke Jalur Hukum
-
Eks Pemain Arsenal, Josh Robinson Pamerkan Bendera Malaysia di Bio Instagram
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Bantah Bullying! Gubernur DKI Ungkap Motif Ledakan di SMAN 72: Ternyata Ini Pemicunya
-
Bukan HP Pribadi, Terungkap Alat Komunikasi Nikita Mirzani Saat Live dari Rutan Pondok Bambu
-
Kuasa Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bukan Proses Hukum Murni: Ada Tangan-tangan Kekuasaan
-
Jadi Tersangka Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Ancam Tuntut Polisi Rp126 Triliun, Apa Pemicunya?
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut