Suara.com - Partai Demokrat menegaskan belum memiliki rencana untuk bergabung dengan koalisi yang telah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan Golkar, PAN, dan PPP di dalamnya ataupun koalisi yang segera dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Meski mereka masih terus menjalin komunikasi politik dengan partai-partai yang terlah tergabung dalam koalisi tersebut.
"Demokrat menegaskan belum ada pembahasan mengenai itu (bergabung dengan koalisi)," ujar Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Hal yang dia sampaikan ini ditujukan untuk menanggapi kabar yang beredar mengenai Demokrat yang dinilai berkemungkinan bergabung dengan salah satu koalisi.
Sebaliknya, lanjut Herzaky, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/8), terkait dengan koalisi, mereka lebih intens menjalin komunikasi dengan NasDem dan PKS.
Bahkan, tambah dia, ketiga pihak telah melakukan beberapa pertemuan terbatas melalui perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing partai dan hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada publik pada waktu yang belum ditentukan.
Lebih lanjut, Herzaky menjelaskan bahwa sampai saat ini di samping menjalin komunikasi secara lebih intens dengan NasDem dan PKS, Demokrat juga masih terus menjajaki komunikasi intens dengan teman-teman lintas partai lainnya.
Hal tersebut, kata dia, diperlukan oleh Demokrat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang tidak bisa diselesaikan sendirian.
"Bagaimana pun, menyelesaikan permasalahan bangsa ini tidak bisa sendirian, komunikasi dan silaturahim lintas elemen bangsa harus terus dijalin," ujar Herzaky.
Dia menambahkan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat juga bukan sekadar koalisi untuk Pilpres 2024, melainkan juga koalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi dihadapi bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2024.
Herzaky menyampaikan koalisi yang akan dibentuk oleh Demokrat akan berusaha mencari cara mengelola negara agar pendapatan dan daya beli rakyat semakin meningkat, mencegah rakyat terbebani oleh kenaikan harga sembako, bahan bakar minyak gas, dan listrik, mengurangi pengangguran, dan memperbaiki nasib rakyat. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim