Suara.com - Bharada E atau Richard Eliezer mendadak mencabut kuasa terhadap dua pengacara, Deolipa Yumara dan Burhanduddin. Pencabutan kuasa tersebut disampaikan melalui lembaran surat dengan tulisan ketik dilengkapi materi dan tanda tangan.
Pencabutan kuasa itu sempat menjadi tanda tanya publik. Tidak sedikit publik yang menduga akan adanya intervensi di balik pencabutan kuasa tersebut.
Bahkan, salah satu pengacara Eliezer, Burhanuddin juga bertanya-tanya soal apakah ada skenario baru yang dirancang melalui pencabutan kuasa tersebut.
Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai kemungkinan intervensi terhadap penabutan kuasa oleh Elizer itu kecil terjadi. Mengingat kata Bambang, kasus yang sedang terjadi dan dialami Eliezer tengah menjadi pemberitaan nasional serta selalu diawasi publik.
"Ini kan semua sudah sangat transparan. Saya yakin bahwa langkah-langkah yang sifatnya intervensi hari ini sudah susah, susahnya ampun, ampun. Kenapa? Karena dikau selalu memberitakan," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (12/8/2022).
Bambang mengatakan sebagai anggota DPR, pihaknya tentu tidak masuk terlalu mendalam terhadap detail teknis pencabutan atau penggantian kuasa tersebut.
Kendati begitu, dikatakan Bambang, Komisi III bakal turut menanyakan perihal pencabutan kuasa mendadak itu kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja mendatang.
"Ke depan kita akan undang pak kapolri untuk menjelaskan detail, yang dugaanmu juga boleh ditanyakan, apakah sudah sesuai dengan SOP apa nggak, apakah sudah sesuai dengan peraturan apa enggak?," kata Bambang.
Sebelumnya, surat pencabutan kuasa Bharada E atau Richard Eliezer terhadap Deolipa Yumara dan Burhanuddin beredar di media sosial. Surat yang diketik tersebut ditandatangani Richard di atas materai.
Baca Juga: Ustaz Adi Hidayat Perbolehkan Salat Dhuha Berjamaah, Begini Penjelasan Hukumnya
Burhanuddin lantas heran dengan adanya pencabutan yang dilakukan secara mendadak. Sebab, dua hari lalu atau tepatnya pada Rabu (10/8/2022) keduanya diminta untuk mundur.
"Kalau pencabutan awalnya begini. Dua hari lalu, kami diminta mundur. Tetapi kami tidak mau mundur," kata Burhanuddin dalam sambungan telepon, Jumat (12/8/2022).
Burhanuddin kembali merasa heran. Padahal, pihaknya selama ini telah membantu Polri untuk membuka fakta sebenarnya dari kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo sedikit demi sedikit.
"Nah, saya heran, karena kami tidak mau mundur hari ini juga kok sudah dicabut. Ini saya pikir, aduh skenario apalagi ini? Padahal kami sudah bantu Polri untuk menjadikan perkara ini jadi terang-benderang gitu," sambungnya.
Terkait pencabutan kuasa yang disebut telah dicabut oleh Richard, Burhanuddin mengatakan dirinya belum mendapatkan surat secara resmi. Dia hanya mendapat kabar dari awak media.
"Ada katanya, saya belum (dapat surat resmi)," beber dia.
Berita Terkait
-
Bharada E Ganti Pengacara Lagi, Kini Didampingi Pilihan Sendiri dan Orang Tua
-
Kuasa sebagai Pengacara Bharada E Dicabut, Boerhanuddin: Skenario Apalagi Ini!
-
Keluarga Tunjuk Ronny Talapessy Sebagai Pengacara Baru Bharada E
-
Ini Pengacara Baru Bharada E, Ditunjuk Pihak Keluarga Eliezer
-
Ketua Komisi III DPR Janji Rapat dengan Kapolri Soal Kasus Pembunuhan Brigadir J Dibuat Terbuka
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional