Suara.com - Dikenal dengan nama Kuai Kuai, keripik jagung dengan rasa kelapa menjadi kudapan yanpopular di China selama bertahun--tahun.
Tapi sekarang kripik jagung ini masuk dalam daftar lebih dari 2.000 produk asal Taiwan yang dilarang dijual di China setelahkunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei minggu lalu.
Produk lain yang dilarang termasuk permen, minuman ringan, kue nanas, kecap, mie instan, kumbucha, berbagai jenis kue kering, ikan beku dan buah seperti jeruk.
Kantor berita TaiwanCentral News Agency mengatakan daftar larangan itu mencakup 75 persen dari ekspor makanan Taiwan ke China.
Namun ada produk lain dari Taiwan yang tidak dilarang oleh Beijing yaitu 'microchip' untukkomputer.
'Tindakan simbolis'
Bukanlah yang pertama kali Chinamenerapkansanksi ekonomi terhadap Taiwan.
Bulan Maret 2021, China menghentikan impornanas dari Taiwan karena adanya "organisme yang berbahaya", yang dianggap bisa membahayakan pertanian China.
Enam bulan kemudian, China juga menghentikan impor gula dan buah apel yang sudah dilapisi dengan lilin dengan alasan sama.
Tapi alasan resmi mengenai larangan terbaru ini berbeda-beda.
Baca Juga: China Beri Sanksi Wakil Menteri Lithuania yang Kunjungi Taiwan, Kerja Sama Ditangguhkan
Di saat media milik Pemerintah di China melaporkan ini adalah "tindakan balasan"menyusul kunjungan Pelosi, awal pekan kemarin Departemen Perekonomian Taiwan mengatakan beberapa produk yang resmi dilarang disebabkan karena tulisan dilabelnya tidak menulisbuatan"Taiwan, China".
Pihak pabean China mengatakan paket kiriman ikan setelah dites "ternyata positif mengandung COVID-19" dan buah yang dilarang masuk karena mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang tinggi.
China belum menjelaskan mengapa keripik jagung Kuai Kuai dilarang.
Juru bicara sebuah perusahaan makanan di Taiwan mengatakan kepada ABC jika mereka terkejut ketika Chinamelarang enam produk mereka termasuk roti, permen dan kue kering.
Juru bicara perusahaan tersebut meminta agarnama perusahaannya tidak disebut.
"
"Satu-satunya penjelasan yang kami terima adalah bahwa kami tidak memberikan dokumen yang diperlukan," kata juru bicara tersebut.
Berita Terkait
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Pertanian Jadi Penyumbang Utama Emisi Metana di Indonesia, Apa Dampaknya bagi Iklim?
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
MBG Sukses Ciptakan Ekosistem Rantai Pasok Baru di Daerah
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
BMKG Prediksi Jakarta Kian Gerah pada September-Oktober Akibat Musim Kemarau dan El Nino
-
Wali Kota Bekasi Telepon Langsung Pramono, Minta Subsidi Transjabodetabek Tak Dipangkas
-
Harga Pertamax Melonjak, Pemerintah Sedang Rumuskan Stimulus bagi Masyarakat
-
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang Berujung Kritik Hakim: Dinilai Lecehkan Pengadilan
-
Pertamax Naik Tajam, DPR Prediksi Inflasi Nasional Ikut Terdorong
-
Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?
-
Kenaikan Pertamax Jadi Sinyal Pemerintah Mulai Realistis Kurangi Beban APBN
-
Setahun Berjalan, Prof Nuh Soroti Dua Aspek Utama dalam Evaluasi Sekolah Rakyat
-
Mengapa Lahan Basah Kecil Perlu Diperhitungkan dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim?
-
Mensos Gus Ipul dan Kepala KSP Bahas Perkembangan Program Sekolah Rakyat