Suara.com - Kakak kandung Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Iskandar Perangin Angin disebut mendapat daftar usulan sejumlah perusahaan penggarap proyek dari pejabat di dinas PUPR Kab Langkat.
Hal itu disampaikan terdakwa Marcos Surya Abdi dalam sidang perkara suap sejumlah proyek Kab. Langkat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Berawal Jaksa menanyakan kepada Marcos awal mula dapat mengerjakan proyek di Kab Langkat. Apakah melakukan lobi-lobi kepada dinas PUPR.
Medengar pertanyaan Jaksa KPK, Marcos menyebut dirinya tidak melakukan lobi. Namun, pejabat di dinas PUPR Kab Langkat telah memberikan sejumlah dokumen.
"Sebenarnya bukan lobi orang itu (Ketika) saya datang sudah mengasih dokumen kepada saya," ucap Marcos di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Jaksa KPK meminta Marcos menjelaskan dokumen yang dimaksud tersebut.
"Dokumen apa ?," tanya Jaksa KPK
"Dokumen daftar pekerjaan beserta nama-nama kontraktor yang biasa mengerjakan di dinas PUPR," jawab Marcos
Kemudian, Jaksa KPK kembali menanyakan dimana pertemuan pejabat di Dinas PUPR tersebut dengan Iskandar kakak Bupati Langkat serta Marcos.
Marcos menjawab bahwa pertemuan tersebut di rumah Iskandar.
Jaksa kembali mendalami alasan pejabat di Dinas PUPR itu menyerahkan daftar nama perusahaan untuk mengerjakan proyek kepada Iskandar. Apalagi, penyerahan tersebut turut disaksikan Marcos di rumah Iskandar.
Mendengar pertanyaan itu, Marcos tak begitu mengetahui alasan menyerahkan sejumlah daftar nama tersebut ke Iskandar.
"Kalau itu saya nggak bertanya ke situ pak, orang itu hadir saya tahu dia memberikan itu (dokumen daftar perusahaaan) ke pak Iskandar," imbuhnya
Dalam dakwaan Jaksa KPK, Terbit Rencana didakwa menerima suap mencapai Rp572 juta terkait proyek di Kabupaten Langkat tahun 2021. Hal tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum/JPU dari KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Terdakwa Terbit bersama Iskandar Perangin Angin didakwa menerima suap bersama-sama Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra. Mereka merupakan orang kepercayaan Terbit.
Berita Terkait
-
Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin Didakwa Terima Suap Rp572 Juta Proyek Dinas PUPR dan Diknas
-
Diduga Atur Tender Di UKPBJ, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Didakwa Terima Suap Rp 572 Juta
-
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Didakwa Terima Suap Proyek Rp572 Juta
-
Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini
-
Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin Tersangka Kepemilikan Satwa Dilindungi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO