Suara.com - Kurang dari dua tahun lagi Indonesia bakal memasuki tahun politik dan memiliki Presiden baru. Tahun itu juga bakal pula menjadi tahun terakhir berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, yang ditetapkan melalui UU No 17 Tahun 2007 pada era pemerintahan SBY.
Sejumlah guru besar dan akademisi se-Indonesia yang berhimpun dalam Forum 2045 berencana menggelar “Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045” pada Oktober 2022 mendatang di Jakarta.
Ketua Forum 2045 Dr. Untoro Hariadi mengatakan kegiatan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi penyusunan rencana pembangunan ke depan, serta munculnya kekhawatiran bahwa energi masyarakat politik lebih banyak terserap ke isu Pemilu.
“Kalangan akademisi bersama seluruh elemen bangsa harus berkolaborasi dalam penyusunan cetak biru pembangunan Indonesia ke depan. Apalagi, rencana pembangunan ke depan bermakna sangat strategis karena pada tahun 2045 usia Indonesia tepat seabad,” kata Dr. Untoro Hariadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9/2022).
Menurut Untoro, di usia republik yang mendekati seratus tahun ini, publik perlu mengevaluasi sejauh mana bangsa ini bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara sebagai tercantum dalam UUD 1945.
“Jika memang masih banyak tujuan berbangsa yang belum terengkuh, kita perlu bersama-sama memikirkan strategi yang tepat agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu bisa tercapai,” kata dia.
Karena itu Untoro menilai penyusunan rencana pembangunan, apalagi yang berdimensi panjang, seharusnya melibatkan lebih banyak kalangan. Semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat menyumbangkan gagasan akan semakin memperkaya perspektif pembangunan.
Menurtnya hal tersebut juga bisa menghindarkan bangsa dari potensi konflik yang dipicu berbagai program pembangunan.
“Dalam beberapa dekade terakhir, rakyat masih sering menjadi korban pemiskinan dan penggusuran dari kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagai bangsa yang semakin matang, hal semacam itu seharusnya tak terjadi lagi,” jelas dosen Universitas Janabadra tersebut.
Baca Juga: Hadapi Pemilu 2024, Polres Purwakarta Gelar Latihan Pengendalian Huru-Hara
Lebih lanjut, seruan Forum 2045 untuk mengajak berbagai kelompok bangsa berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan ini merupakan upaya high politics yang semestinya direspon positif oleh pemerintah dan partai-partai politik.
“Melalui Simposium Nasional Rencana Pembangunan 2045, kami juga ingin mencari format baru bagi hubungan kalangan akademisi dengan masyarakat politik dan mungkin juga kelompok bisnis. Di era yang penuh tantangan dewasa ini, suara moral dari kampus harus lebih sering hadir ke tengah publik,” tandasnya.
Rencana simposium tersebut telah mendapat respon positif dari ilmuwan, akademisi, dan pegiat sosial dari berbagai latar belakang dan organisasi.
Misalanya saja, Sekretariat Kolaborasi Indonesia, Universitas Proklamasi 45, Universitas Bung Hatta, Universitas Janabadra, Institut Harkat Negeri, Universitas Negeri Jakarta, Institut Kahade, Universitas Samawa, Universitas Paramadina, Universitas Sulawesi Tenggara, dan Pusat Studi Pendidikan IKA Universitas Negeri Yogyakarta.
Tentang Forum 2045
Forum 2045 dibentuk atas inisiatif dari sejumlah akademisi dan aktivis sosial untuk menghadirkan " himpunan pemikiran", ruang bersama bagi komunikasi dan dialog, serta pengembangan ruang akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara.
Forum 2045 mewadahi pembahasan berbagai tantangan bangsa dalam menyongsong satu abad proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa membutuhkan lebih banyak pikiran agar senantiasa punya kemampuan dalam memberikan respon terhadap setiap tantangan yang muncul.
Oleh sebab itu, Forum 2045 juga merupakan sebuah langkah untuk "menanam pemikiran" dengan harapan kelak dapat dipanen di masa depan oleh generasi muda yang akan mengisi kehidupan bangsa di tahun 2045.
Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Simposium Nasional “Rencana Pembangunan 2045” yang dilaksanakan Oktober 2022, Forum 2045 membuka diri bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi sosial-kemasyarakatan, media, dunia usaha, serta individu yang memiliki perhatian dan optimisme terhadap masa depan bangsa.
Tag
Berita Terkait
-
Anggota Komisi III DPR Minta MK Antisipasi Penanganan Perkara Pemilu 2024
-
Hadapi Pemilu 2024, Polres Purwakarta Gelar Latihan Pengendalian Huru-Hara
-
Wujudkan Keadilan Sosial dalam Demokrasi, AKKMI Usulkan i-Voting bagi Pelaut pada Pemilu 2024
-
Bingung Mau Terbitkan Artikel Jurnal? Coba ke JUDAKUM UNIDHA Saja
-
Heboh Dosen Gaul Ajak Mahasiswa Sekelas Bikin Konten TikTok Bareng, Tuai Pro dan Kontra
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN