Curiga Ada Pembangkangan, Jenderal Andika dan KSAD Dudung Diminta Blak-blakan ke DPR Malam Ini

Suara.com - Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin (5/9) siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kami jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Menurut Effendi, isu-isu aktual tidak hanya seputar peristiwa dan kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Melainkan isu-isu internal seperti yang ia ungkapkan juga perlu dibahas.

Bahkan, Effendi menyebut ada juga terjadi pembangkangan di internal TNI. Hal itu yang kemudian ditegaskan Effendi perlu penjelasan.

"Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan?" kata Effendi.

Anggota Komisi I Helmy Faisal juga menyoroti adanya informasi ketidakharmonisan di tubuh TNI, terutama di antara Panglima TNI dan KSAD. Karena itu ia berharap ada kehadiran dari KSAD Dudung untuk mengklarifikasi informasi tersebut lebih lanjut.

"Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media, di berbagai macam. Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Helmy.

Baca Juga: KSAD Dudung Dicari-cari Gegara Suka Absen Rapat, DPR Gagal Korek Kasus 6 Prajurit TNI Tersangka Kasus Mutilasi di Papua

"Saya kira ini harus kita clear kan. Mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," sambung Helmy.