Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menegaskan bahwa keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP bukan berarti Suharso Monoarfa dipecat atau diberhentikan dari partai.
Menurutnya, keputusan Mukernas untuk mencopot Suharso digantikan oleh Plt hanya sebagai reorganisasi atau penugasan. Suharso diminta untuk fokus membantu presiden dalam kabinet pemerintahan.
"Saat ini yang diputuskan Mukernas hanya kemudian membagi tugas antara pak Suharso dan pak Mardiono. Pak Suharso kita ingin agar supaya bisa lebih maksimal lagi membantu presiden sebagai menteri, dan kemudian pak Mardiono, bahkan karena Wantimpres nanti sesuai UU Wantimpres dia harus mengundurkan diri juga," kata Arsul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Arsul mengatakan, memang dalam keputusan partai seseorang yang menjabat di struktur partai tidak boleh merangkap jabatan.
"Jadi kita ingin yang ngurus partai ya di partai saja," ungkapnya.
Ia menyebut langkah tersebut diambil agar PPP konsen mengkonsolidasikan internal lebih dimasifkan dan diintensifkan. Keputusan juga diambil melalui diskusi yang sangat panjang.
"Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini misalnya kok merasa survei PPP ningkat-ningkat meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan," tuturnya.
"Nah ini karena makin mendekat, hari pemilu maka memang harus kemudian diambil langkah ya reorganisasi. Realokasi fungsi-fungsi atau jabatan di partai, maupun kader partai yang menjabat di eksternal," sambungnya.
Ia pun menjelaskan, dirinya juga tak bisa menjadi Plt Ketum selepas Suharso dicopot. Sebab dirinya juga kekinian masih punya jabatan di parlemen selaku Wakil Ketua MPR RI.
Baca Juga: Profil Muhammad Mardiono, Jabat Plt Ketum PPP Gantikan Suharso Monoarfa
Suharso Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP.
Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Berita Terkait
-
Muhammad Mardiono Resmi Gantikan Suharso Monoarfa Sebagai Plt Ketua Umum PPP
-
Gejolak Internal Akibat Pernyataan 'Amplop Kiai' Disebut Jadi Salah Satu Pendorong Suharso Dicopot dari Kursi Ketum
-
Profil Muhammad Mardiono, Jabat Plt Ketum PPP Gantikan Suharso Monoarfa
-
Kronologi Suharso Monarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP, Sempat Didesak Mundur
-
Tak Sesuai Mekanisme Partai, Pencopotan Suharso dari Kursi Ketum PPP Diprediksi Memanas
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri