Suara.com - Nama Muhammad Mardiono kini mencuat ke publik usai ditunjuk menjadi pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suharso Monoarfa. Pasalnya, Suharso kini dicopot dari jabatannya oleh pihak partai sebagai respons dari kondisi internal terkait kepemimpinan politisi tersebut.
Adapun pihak partai mencopot jabatan Suharso melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
Pencopotan tersebut juga sembari menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum PPP yang mengisi kekosongan jabatan usai Suharso melepas posisinya sebagai orang nomor satu di partai.
Berkat mencuatnya nama Muhammad Mardiono, publik mulai menelusuri seluk beluk tentang sosok politisi tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah harta kekayaan yang ia miliki. Sebab, ia melaporkan harta hingga mencapai angka triliunan.
Berikut rincian harta kekayaan Muhammad Mardiono.
Harta kekayaan Muhammad Mardiono yang mencapai angka triliunan
Tak heran jika Mardiono menghimpun harta kekayaan hingga mencapai angka triliunan Rupiah. Pasalnya, Mardiono merupakan seorang pengusaha sebelum dirinya terjun ke dunia politik.
Lantaran Mardiono merupakan pejabat publik, maka dirinya wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dapat diakses oleh publik melalui situs daring resmi.
Adapun sosok anggota Wantimpres yang kini jabat Plt Ketum PPP tersebut terakhir melaporkan LHKPN kepada KPK pada 30 Maret 2022.
Pada laporan tersebut, tercatat bahwa dirinya memiliki total harta kekayaan senilai Rp 1.270.833.511.147 alias Rp 1,2 triliun.
Tanah dan Bangunan
Adapun rincian harta kekayaan Mardiono terdiri atas tanah dan bangunan yang dimiliki Mardiono tersebar di sejumlah wilayah dengan total mencapai Rp676.591.790.000.
Mardiono memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah, yakni Kota Bantul, Sleman, Magelang, Kulon Progo, Cilegon, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Serang.
Kendaraan
Mardiono juga memiliki sejumlah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang mencakup:
Berita Terkait
-
Soal Pencopotan Suharso dari Kursi Ketum Dibantah Sebagai Pemecatan, Arsul PPP: Itu Cuma Langkah Reorganisasi
-
Muhammad Mardiono Resmi Gantikan Suharso Monoarfa Sebagai Plt Ketua Umum PPP
-
Gejolak Internal Akibat Pernyataan 'Amplop Kiai' Disebut Jadi Salah Satu Pendorong Suharso Dicopot dari Kursi Ketum
-
Profil Muhammad Mardiono, Jabat Plt Ketum PPP Gantikan Suharso Monoarfa
-
Kronologi Suharso Monarfa Dicopot dari Ketua Umum PPP, Sempat Didesak Mundur
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan