Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memastikan bahwa PPP tetap solid berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Posisi PPP di KIB kata dia, tidak akan goyang menyusul pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP. Seperti diketahui PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum.
"Sepanjang pengetahuan, kami dengan KIB tidak ada masalah karena Pak Mardiono kan koordinator koalisi dari PPP," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2022).
Baidowi melanjutkan komunikasi PPP dengan partai-partai di KIB juga terus terjalin. Ia memastikan bahwa KIB tetap solid beranggotakan Golkar, PAN dan PPP.
"Tetap, KIB tetap solid. Entah ketumnya tetap atau pergantian ketum ya PPP tetap bersama KIB," kata Baidowi.
Diketahui, tiga majelis di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP. Pemberhentian itu dinilai bakal berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas PPP, Golkar dan PAN.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, dengan pergantian kepemimpinan baru di tubuh PPP, bisa mengubah pola dan sikap partai Kabah itu dengan koalisi di KIB.
"Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi," kata Umam kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Bahkan Umam menilai, kepemimpinan baru di PPP bisa berubah pikiran 180 derajat, berbalik mencari koalisi bersama partai lin. Alasannya, jika PPP terus bernaung di bawah KIB disebutnya hanya bakal jadi pelengkap saja.
Baca Juga: Suharso Monoarfa Menegaskan Dirinya Masih Ketua Umum PPP!
"Daripada di KIB sekedar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya," ungkapnya.
Umam juga menilai, kemungkinan PPP bisa mencari koalisi lain akan didasari dengan PPP menjadi salah satu partai politik yang menurun elektabilitasnya di Pemilu 2019 lalu, akibat terjadinya spit ticket voting.
Terlebih, kata dia, dukungan elite partai terhadap pasangan capres tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyal PPP.
"Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52% saja, atau hanya 0,52% di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada," katanya.
Suharso Resmi Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
Berita Terkait
-
Suharso Monoarfa Menegaskan Dirinya Masih Ketua Umum PPP!
-
Tolak Pemecatan Mukernas, Suharso Monoarfa: Saya Masih Ketum PPP!
-
Suharso Monoarfa Disebut Manfaatkan Bimtek Merespons Pemberhentiannya dari Ketum
-
Jadi Plt Ketua Umum PPP, Mardiono Harus Tanggalkan Jabatan Sebagai Anggota Wantimpres
-
Ngotot Tetap Ketum PPP, Suharso Ultimatum Kader yang Susah Diatur Agar Menyingkir
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!