Makan Gratis Tak Boleh Sekadar Kenyang, Wajib Jadi Senjata Pamungkas Hapus Kemiskinan!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diposisikan sebagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, program dengan anggaran jumbo tersebut harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mempercepat penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menegaskan pelaksanaan MBG harus selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh berhenti pada pemberian makanan gratis, tetapi harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang menguntungkan masyarakat miskin.

"Diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin, sehingga otomatis Inpres 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah, dengan anggaran yang sangat bagus," kata Cak Imin.

Ia menyebut ada dua target utama yang harus dicapai melalui MBG. Selain mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, program tersebut juga harus membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karena itu, Cak Imin meminta anggaran MBG yang beredar dalam jumlah besar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi desa hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perlaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG," ujarnya.

Baca Juga: Buru Nama Besar! Kejagung Fokus Bedah 'Nyanyian' Sony Sanjaya di Korupsi MBG

Cak Imin juga menekankan pentingnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari wilayah sekitar. Dengan demikian, kebutuhan pangan dalam program MBG dapat menjadi pasar yang stabil bagi masyarakat di daerah.

Ia mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perputaran anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.

"Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka," pungkasnya.