Suara.com - Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2022 ini. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Instagram resminya pada Kamis (8/9/2022) yang lalu. Namun, apakah pekerja kena PHK bisa dapat BSU?
BSU dikabarkan akan cair pada bulan September 2022 secara bertahap. BSU akan dibayarkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000. Berikut ini beberapa persyaratan penerima BSU 2022.
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per bulan Juli 2022
- Gaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta yang bekerja di wilayah upah minimum provinsi atau kabupaten dengan upah minimum lebih besar dari Rp 3,5 juta. Maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh
- Persyaratan tersebut dikecualikan bagi pekerja yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Mikro), program Kartu Prakerja, ASN dan TNI-Polri.
Lantas apakah pekerja yang terkena PHK masih bisa mendapatkan BSU 2022 ini?
Dikutip dari laman Kemnaker, pekerja yang masih aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang membayar iuran hingga bulan Juli 2022, masih berhak untuk mendapatkan BSU Tahun 2022.
Bagi pekerja yang PHK setelah bulan Juli 2022 tetap berhak untuk mendapatkan BSU sepanjang telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima BSU 2022. Pekerja yang diPHK dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui laman Kemnaker www.bsu.kemnaker.go.id. Berikut cara cek penerima BSU 2022.
1. Kunjungi situs kemnaker.go.id
2. Mendaftarkan akun. Jika belum memiliki akun, maka Anda dapat melakukan pendaftaran, melengkapi persyaratannya hingga aktivasi akun menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor hp
3. Login ke akun
4. Melengkapi profil
Baca Juga: Cara Daftar BSU 2022, Tahap Pertama Sudah Mulai Cair!
5. Cek pemberitahuan penerima BSU 2022
Jika Anda telah terdaftar sebagai calon penerima BSU maka akan mendapatkan notifikasi bahwa Anda akan menerima BSU. Apabila Anda dinyatakan tidak terdaftar sebagai penerima, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa tidak terdaftar sebagai penerima BSU.
Demikian ulasan mengenai pertanyaan apakah pekerja yang kena PHK masih bisa mendapatkan BSU 2022. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat untuk Anda.
Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!