Suara.com - Warga yang tinggal di beberapa daerah di China disebut mulai mengalami kekurangan makanan akibat pemberlakuan lockdown yang masih berlanjut.
BBC mengatakan, puluhan juta warga di 30 wilayah di China diperintahkan untuk terus berada di rumah selama pemberlakuan lockdown penuh atau sebagian.
Di bawah kebijakan nol COVID China, berbagai wilayah harus menjalankan lockdown walaupun jumlah kasus yang dilaporkan hanya sedikit.
Akibatnya, kritik dan keluhan mulai bermunculan dari warga yang mengalami kekurangan makanan dan kebutuhan esensial lainnya.
“Sudah 15 hari lamanya, dan kami kehabisan tepung, nasi, dan telur. Sudah beberapa hari ini kami juga kehabisan susu untuk anak-anak,” ujar salah satu warga di bagian barat Xinjiang.
Warga di prefektur otonom Ili Kazakh di Xinjiang, yang sudah menerapkan lockdown dalam beberapa minggu terakhir, menyampaikan keputusasaan mereka di media sosial.
Salah satu video yang beredar menunjukkan seorang pria dari etnis Uighur yang mengungkapkan bahwa ketiga anaknya belum makan selama tiga hari.
Di kota Yining yang merupakan ibu kota Ili Kazakh, sebuah dokumen online yang berisikan permintaan mendesak atas makanan, obat-obatan, dan pembalut juga beredar.
Wilayah yang berbatasan dengan Kazakhstan ini berisikan warga dari etnis China Han, Kazakh, dan Uighur.
Awal bulan ini, PBB menuduh China melakukan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang dugaan pelanggaran penyiksaan di Provinsi Xinjiang.
Laporan yang mengeklaim adanya pelanggaran HAM atas warga etnik Uighur dan etnik minoritas lainnya, telah dibantah oleh China, yang mengatakan bahwa kamp-kamp itu merupakan instrumen untuk memerangi terorisme.
Di provinsi Guizhou, otoritas setempat memberlakukan lockdown di ibu kota Guiyang tanpa peringatan sebelumnya dan menyebabkan 500,000 orang terjebak di rumah tanpa persiapan apa pun.
Menurut The Guardian, gedung-gedung mematikan elevator untuk mencegah warganya pergi.
Sementara itu, 21 juta warga Chengdu di provinsi Sichuan juga dilarang meninggalkan kota setelah lockdown berlaku.
BBC menyebut pemberlakuan lockdown di berbagai daerah ini merupakan upaya pejabat China untuk menyukseskan Kongres Partai Komunis China yang akan digelar pada pertengahan Oktober mendatang.
Berita Terkait
-
Petinggi Partai Komunis China Divonis Mati Sebab Terbukti Terima Suap, Semua Hartanya Juga Disita Negara
-
Kerasnya Hukuman Bagi Koruptor Di China: Eks Petinggi Partai Komunis Divonis Mati Karena Suap, Seluruh Hartanya Disita
-
Mantan Petinggi Partai Komunis China Dihukum Mati Karena Kasus Suap
-
Mantan Petinggi Partai Komunis China Divonis Hukuman Mati, Semua Hartanya Disita Negara
-
Eks Pentolan Partai Komunis China Divonis Hukuman Mati karena Terima Suap, Harta Disita Negara
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Ini Sikap Ideologis, Bukan Sekadar Politik Praktis
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!