Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai matra TNI Angkat Laut atau AL layak menduduki posisi panglima TNI usai matra TNI Angkatan Darat atau AD diwakili oleh Jenderal Andika Perkasa menjabat.
Hal itu dianggap Fadli sebagai giliran usai Andika yang pada akhir tahun sudah masuk masa pensiun.
"Saya kita dari angkatan laut juga baik (menduduki panglima TNI) juga karena biar ada semacam pergiliran," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Apalagi, kata Fadli, matra AL sebelumnya sempat diisukan akan mengisi jabatan panglima TNI sebelum akhirnya Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih Andika Perkasa.
"Kemarin juga kan menjadi kandidat yang kuat. Tetapi kemudian dipilih pak Andika kan dan itu juga satu pilihan yang tepat gitu," ungkapnya.
"Kalau sekarang kemudian dari AL saya kira juga bukan hal yang salah gitu, itu juga bisa memperkuat matra yang berbesa yang sekarang, yang memperkuat matra laut gitu," sambungnya.
Kendati begitu, Fadli menghormati apa pun keputusan Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu menjadi hak prerogratif presiden.
"Menurut saya bisa saja terserah presiden yang punya hak progratif yang bisa menentukan itu. Yang jelas kan secara perturan perundang-undangan mereka yang pernah menjadi kepala staf," pungkasnya.
Jenderal Andika Bakal Pensiun
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Disebut Tak Akur, Jokowi Siapkan Pengganti Panglima TNI
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Pemerintah memastikan kalau pergantian sosok Panglima TNI akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Oh, ya, sudah ada mekanismenya, ditunggu saja," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Kendati demikian, Mahfud mengaku tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan Andika. Menurutnya hal tersebut telah menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Apabila Jokowi sudah mengantongi nama pengganti, nama tersebut nantinya akan diserahkan ke DPR RI untuk tindakan lebih lanjut.
"Itu presiden itu yang akan ajukan ke DPR. Ditunggu saja."
Berita Terkait
-
Prabowo Capres Harga Mati, Fadli Zon Peringatkan Sandiaga Akan Dapat Konsekuensi dari Partai
-
Pesawat Latih Bonanza Jatuh, Jenderal Andika Perkasa Minta Evaluasi Seluruh Pesawat TNI
-
HUT ke-77, TNI AL Komitmen Jaga Keamanan dan Kebersihan di Wilayah Laut Indonesia
-
Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Disebut Tak Akur, Jokowi Siapkan Pengganti Panglima TNI
-
Viral Bayi Dikasih Nama Perdy Sambo, Orang Tua Berharap Anaknya Jadi Jenderal, Publik: Kenapa Gak Andika Perkasa?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO