Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri masuk dalam tim khusus bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi serangan siber dari peretas yang mengaku sebagai Bjorka.
"Tim Siber Polri sudah masuk tim terpadu bersama BIN dan BSSN," kata Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Sebelumnya, terkait adanya serangan peretas terhadap data-data milik instansi Pemerintah, Dedi mengatakan Polri masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun hingga kini Polri belum menerima laporan terkait kebocoran data tersebut.
"Sampai dengan hari ini belum ada laporan ke Bareskrim," kata Dedi.
Meski demikian, upaya tindak lanjut untuk menghadapi serangan siber tersebut, Polri telah bergabung dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah.
Tim khusus tersebut dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).
Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.
Sementara itu, Senin (12/9), Hinsa Siburian meminta masyarakat tetap tenang terhadap dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini. Pasalnya, menurut Hinsa, sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Baca Juga: 6 Fakta Tim Khusus Bentukan Jokowi untuk Tangani Serangan Bjorka
Di hari yang sama, Mahfud MD juga menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara. Johnny G. Plate juga mengatakan hal serupa dengan menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
6 Fakta Tim Khusus Bentukan Jokowi untuk Tangani Serangan Bjorka
-
Jawaban Hacker Bjorka Soal Kasus Fredy Sambo
-
Melempem, Hacker Bjorka Minta Tito Karnavian Bersuara: Karena Ferdy Sambo Orangmu
-
Data Pribadinya Diobok-obok Hacker Bjorka, Puan Maharani: Audit Keamanan Siber Wajib Dilakukan
-
Hanya Satu Akun Diikuti Hacker Bjorka, Bjork!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Belanda Larang Dua Menteri Israel Masuk Zona Schengen
-
Nasib WNI di Tengah Kerusuhan Nepal yang Memanas, Ini Penjelasan Kemlu
-
6 Poin Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Dasco, Salah Satunya 'Era Baru DPR'
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!