Suara.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar aspirasi elemen masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam dua pekan terakhir.
"Pak Jokowi merespons, menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," kata Johanes kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam.
Sejak pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu, gelombang penolakan dari masyarakat terus berlanjut.
Massa menggelar demo tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda atau Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara, tempat Jokowi berkantor.
Terbaru unjuk rasa digelar berbagai elemen masyarakat hari ini, seperti mahasiswa dari Universitas Indonesia, kelompok buruh KASBI dan massa lainnya.
"Kita lihat berbagai kebijakan itu selalu ada, bantal-bantalan sosial yang sudah disiapkan begitu. Jadi aspirasi tetap diterima dan didengarkan," ujar Johanes.
Dikatakannya, saat massa berunjuk rasa hari ini, Presiden Jokowi berada di Istana Negara.
Kata dia, Jokowi tengah menerima Duta Besar Kanada.
"Beliau di Jakarta beraktivitas seperti biasa," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo mengungkapkan total ada 3.000 mahasiswa yang ikut serta dalam demo tolak kenaikan BBM tadi.
Dia mengatakan sore ini massa mahasiswa dari beberapa kampus seperti UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universotas Moestopo dan 20 kampus lainnya merapat ke Bundaran Patung Kuda Arjuna.
"Tidak hanya mahasiswa tapi ada elemen pelajar juga," kata Bayu di lokasi.
Bayu menyebut ada lima tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah memakai dana APBN untuk mengatasi dampak krisis global.
Ketiga, meminta pemerintah menyelesaikan masalah struktural terkait kenaikan harga BBM.
Kemudian, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga miskin.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Kapolda Metro ke Anggota: Jangan Sakiti Hati Masyarakat, Satu Kesalahan Bisa Hapus Seluruh Prestasi!
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Ada Apa di Balik Ngototnya Jokowi Suarakan Prabowo-Gibran Dua Periode?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!